Sorotan tajam juga ditujukan pada dokumen LKPJ Bupati yang dinilai tidak transparan. DPRD menyayangkan absennya data perbandingan rencana versus realisasi anggaran, sehingga sulit menilai efektivitas program. “Tanpa data rinci, APBD seperti ‘kotak hitam’. Rakyat berhak tahu, uangnya dipakai untuk apa?” sergah Rohaman.
DPRD menilai Pemkab lamban merespons masalah mendesak seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan lesunya UMKM.
“APBD harusnya jadi senjata melawan ketimpangan, bukan sekadar biayai meeting dan dinas,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD mendesak Pemkab segera mengkaji ulang kebijakan anggaran, dengan memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. (red)
