KUNINGAN — Pelantikan 160 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kuningan menuai sorotan tajam. Di balik seremoni yang digelar hari ini, muncul dugaan praktik nepotisme dan pelanggaran prosedur seleksi oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Kuningan, Achmad Irsyad Imanuddin, mengungkapkan ada peserta yang diloloskan masuk 10 besar tanpa melalui tahapan wawancara.
“Sungguh ironi. Ini menodai proses yang katanya menjunjung asas jurdil dan luber. Komisioner KPU seakan bermain-main dengan aturan,” ujar Irsyad, Sabtu (18/5).
Ia bahkan menyebut KPU Kuningan telah mengkhianati kepercayaan publik. Irsyad mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.
Tak hanya itu, Irsyad menyebut beredar daftar hadir pertemuan calon PPK sehari sebelum pengumuman, dan seluruh nama dalam daftar itu akhirnya dilantik sebagai anggota PPK.
“Apakah ini hanya demi memuaskan hasrat politik tertentu? Ini mencederai demokrasi. Ketua KPU harus diberhentikan demi menjaga netralitas proses investigasi,” tegasnya.
Spanduk Tikus Berdasi dan Isu Transaksional
Sorotan tak hanya datang dari IPM. Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kuningan, Sandi, juga menyampaikan keprihatinannya.
Menurutnya, munculnya spanduk protes bergambar tikus berdasi pasca pelantikan, mencerminkan kekecewaan masyarakat. JPPR menerima banyak laporan tentang dugaan praktik kecurangan sistematis dalam proses rekrutmen PPK.
“Bukan sekadar ekspresi kekecewaan. Ini adalah alarm serius bahwa integritas KPU Kuningan sedang dipertanyakan,” ujar Sandi.
Sandi mengaku pihaknya sudah menerima laporan tentang dugaan seleksi titipan, hingga minimnya transparansi dalam proses penetapan hasil.
“Kalau KPU Kuningan hari ini sedang masuk angin, maka harus dikerok sampai tuntas. Kami siap bersurat resmi untuk audiensi,” katanya.
KPU: Tak Ada Titipan, Semua Sesuai Prosedur
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua KPU Kuningan Asep Budi Hartono menepis keras adanya praktik transaksional.
“Kami pastikan semua tahapan berjalan sesuai prosedur. Penilaian tidak hanya berdasarkan CAT, tapi juga dari wawancara dan pertimbangan lainnya,” ujar Asep yang akrab disapa Abuhar.
Ia mengklaim pihaknya justru telah melakukan penertiban terhadap potensi titipan dan intervensi politik. Abuhar bahkan mempersilakan publik untuk mengecek langsung ke lapangan.
“Kalau ada yang merasa tak lolos, bukan berarti ada permainan. Silakan tanya langsung ke teman-teman PPK yang baru saja dilantik,” ujarnya. (ali)
