KUNINGAN — Suasana halaman kantor Setda Kuningan, Senin (25/8/2025) terasa khidmat. Di hadapan jajaran pejabat eselon dan tamu undangan, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar berdiri, mengambil sumpah jabatan bagi seorang pejabat penting yang akan mengatur denyut nadi birokrasi daerah. Nama Wahyu Hidayah, seorang birokrat berpengalaman kelahiran Brebes, resmi ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), menggantikan Beni Prihayatno yang masa jabatannya telah usai dan tidak bisa diperpanjang lagi.
Sekilas, prosesi pelantikan ini terlihat seperti seremoni biasa. Namun di baliknya, terbentang sejumlah pekerjaan rumah besar yang segera menanti Wahyu. Bupati Dian bahkan secara gamblang menyebut ada empat agenda prioritas yang harus segera dituntaskan oleh sang Pj Sekda. “Tugas Pak Wahyu berat. Ada persoalan keuangan, SDM, sampah, hingga infrastruktur yang harus segera dihadapi,” kata Dian.
Tantangan pertama yang langsung disorot Bupati adalah persoalan pengelolaan keuangan daerah. Selama beberapa tahun terakhir, Kuningan dihantui masalah tunda bayar. Kondisi ini membuat sejumlah pihak mulai dari kontraktor proyek infrastruktur hingga penyedia jasa Kesehatan terpaksa menunggu pencairan pembayaran yang seharusnya sudah jatuh tempo.
“Sekarang progresnya sudah hampir 80 persen terselesaikan. Tapi finishingnya ini yang penting, agar tidak terjadi gagal bayar lagi,” ujar Dian, menugaskan Wahyu untuk bergabung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Isu keuangan ini bukan perkara sepele. Beberapa kali, persoalan tunda bayar memunculkan keresahan. Sejumlah proyek sempat terhambat, bahkan mencoreng citra tata kelola keuangan daerah. Tantangan Wahyu adalah memastikan pola belanja daerah lebih disiplin, transparan, dan tidak meninggalkan beban baru bagi pemerintahan mendatang.
Tugas kedua menyangkut pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Dalam pandangan Dian, birokrasi Kuningan butuh tenaga profesional yang rendah hati, bukan pejabat yang mengejar jabatan demi gengsi. “Jabatan jangan dijadikan keangkuhan hati. Itu justru jadi beban. Yang kita perlukan adalah kerendahan hati agar bisa melayani dengan baik,” ujarnya.
Isu SDM memang sudah lama menjadi sorotan. Mutasi jabatan yang kerap sarat nuansa politik, tumpang tindih tugas antar dinas, hingga rendahnya kualitas pelayanan publik, menjadi pekerjaan rumah klasik yang terus berulang. Sebagai Pj Sekda, Wahyu dituntut mampu menata ulang sistem birokrasi agar roda pemerintahan lebih efektif.
Agenda ketiga adalah soal sampah. Bupati mengakui, keterbatasan anggaran membuat penanganan sampah di Kuningan berjalan terseok-seok. Volume sampah rumah tangga terus meningkat, sementara fasilitas pengolahan terbatas. Tumpukan sampah kerap terlihat di sudut-sudut kota, memicu keluhan warga.
“Saya tetap ingin sampah dikelola dengan baik. Ini isu krusial yang tidak bisa ditunda,” kata Dian.
Bagi Wahyu, tantangan ini ibarat buah simalakama. Di satu sisi, ia harus menekan biaya karena fiskal daerah terbatas. Di sisi lain, tekanan publik untuk penanganan sampah yang cepat dan efektif kian membesar.
Tantangan terakhir adalah infrastruktur. Bupati berjanji akan memperbaiki 117 ruas jalan sebagai kado ulang tahun Kuningan ke 527. “Kick off mungkin dimulai September,” ujar Dian.
Janji ini terdengar manis di telinga masyarakat. Namun pertanyaannya, realistiskah target tersebut diwujudkan dalam keterbatasan APBD? Belum lagi, rekam jejak pembangunan jalan di Kuningan kerap memunculkan masalah, mulai dari kualitas aspal yang cepat rusak hingga proses tender yang rawan sorotan.
Menanggapi beban besar yang dititipkan padanya, Wahyu Hidayah tidak menampik rasa berat itu. “Saya bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan ini. Tugasnya berat, tapi insyallah saya akan lakukan semaksimal mungkin untuk menunjang kinerja Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya.
Wahyu menyebut, prioritas ke depan akan fokus pada keuangan, SDM, infrastruktur, dan sampah, sesuai arahan bupati. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi, terutama dengan media. “Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri tanpa media. Baik buruknya pembangunan juga tergantung dari pemberitaan media. Maka mari bersama-sama membangun Kuningan agar melesat,” ucapnya.
Dalam struktur pemerintahan daerah, posisi Sekda ibarat dapur yang memastikan seluruh mesin birokrasi bekerja dengan baik. Ia menjadi penghubung antara kebijakan politik kepala daerah dan implementasi teknis di lapangan. Karena itu, posisi Pj Sekda kerap disebut sebagai “penjaga stabilitas” birokrasi, terutama di masa transisi atau menjelang Pilkada.
Kini, Wahyu berada di persimpangan jalan. Apakah ia mampu mengurai benang kusut persoalan klasik Kuningan, mulai dari utang daerah, kualitas SDM, krisis sampah, dan infrastruktur atau justru akan larut dalam siklus lama birokrasi yang penuh kompromi?
Yang pasti, empat PR besar sudah menanti di meja kerjanya. Dan publik Kuningan akan menjadi saksi, apakah Wahyu bisa mengukir catatan baru atau hanya menambah daftar panjang sekda yang berganti tanpa meninggalkan jejak berarti. (ali)
