Penurunan paling signifikan terjadi pada retribusi daerah. Target retribusi tahun 2024 hanya Rp36,52 miliar—turun jauh dari tahun 2023 sebesar Rp156,63 miliar. Realisasi pun hanya 63,97 persen, masih jauh di bawah capaian 2021 yang sempat menembus 85,74 persen. “Padahal ini salah satu indikator langsung pelayanan publik,” katanya.
Meski ada capaian 100 persen dari BUMD seperti Bank Kuningan dan PAM Tirta Kamuning, fraksi juga menyoroti lonjakan tidak lazim dari retribusi pelayanan kesehatan di RSUD 45 Kuningan yang menembus 3.244 persen dari target semula Rp367 juta menjadi Rp11,93 miliar.
“Kenapa sebelumnya justru dimasukkan ke pendapatan lain-lain PAD yang sah? Ini perlu klarifikasi, karena jadi catatan BPK,” kata mereka.
PKB juga menggarisbawahi turunnya realisasi dana transfer dari pusat yang hanya 91,02 persen, dibandingkan 97,4 persen tahun lalu. Hal ini disebut sebagai penyebab membesarnya defisit riil APBD.
“Tingginya target PAD yang tak realistis diikuti dengan belanja besar, menyebabkan utang belanja dan penggunaan kas tidak sesuai peruntukan. Likuiditas daerah dalam kondisi tidak sehat,” ungkapnya.
Fraksi mendesak agar Pemkab Kuningan mengevaluasi perencanaan anggaran secara menyeluruh dan membangun sistem akuntabilitas yang ketat demi mencegah kekacauan fiskal serupa di masa depan. (red)
