JAKARTA – Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) proyek implementasi skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) dalam industrialisasi pertanian dan pengembangan material baru untuk pengentasan kemiskinan. Penandatanganan berlangsung di Kantor Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Gedung Grand Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Kegiatan ini menjadi bagian dari peluncuran Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, sebuah inisiatif strategis BP Taskin yang menggabungkan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Brebes, Walikota Cirebon, serta Bupati Kuningan yang didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan multipihak untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di kawasan aglomerasi, khususnya wilayah Cirebon Raya. Model SCLSC yang diusung dalam program ini mengintegrasikan rantai pasok mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan limbah, dengan koperasi sebagai penggerak utama.
“Kami percaya, dengan dukungan dari pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini mampu mendorong transformasi sosial-ekonomi yang signifikan,” ujar Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin.
Budiman menegaskan, pendekatan semi tertutup dalam rantai pasok ini tidak hanya menjawab tantangan kemiskinan struktural, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal melalui model koperasi. BP Taskin, kata dia, tengah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029, dengan target ambisius yaitu menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen, dan kemiskinan relatif ke angka 4,5–5 persen pada 2029.
Melalui skema ini, BP Taskin bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong modernisasi sektor pertanian melalui teknologi dan inovasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing petani, lalu membangun rantai pasok terintegrasi berbasis koperasi, kemudian mengembangkan material baru penunjang transisi energi serta menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan.
Program aglomerasi ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada isu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dengan semangat kolaborasi dan kesepakatan lintas sektor, BP Taskin bersama para kepala daerah optimistis inisiatif ini akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis komunitas, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat dari akar rumput. (ali)
