KUNINGAN — Dinamika politik lokal di Kabupaten Kuningan berpotensi memasuki babak baru jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra resmi menetapkan Tuti Andriani sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kuningan. Penunjukan ini diprediksi tak sekadar menggeser struktur kepemimpinan internal partai, melainkan juga merombak peta kekuatan politik menuju Pemilihan Umum 2029.
Pengamat Kuningan, Sujarwo yang akrab disapa Mang Ewo menilai sinyal masuknya Tuti ke pucuk pimpinan Gerindra patut mendapat perhatian serius. Posisi strategis Tuti yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Kuningan memberikan daya tawar politik yang jauh melebihi kalkulasi biasa.
“Patut diduga keras akan ada pihak yang merasa kurang nyaman jika DPP Gerindra akhirnya mempercayakan Tuti Andriani untuk menjadi nakhoda DPC Gerindra Kabupaten Kuningan,” kata Mang Ewo.
Menurutnya, potensi kegoyahan atau rasa tidak nyaman tersebut sangat mungkin muncul, baik dari faksi internal partai maupun konstelasi politik eksternal.
Kombinasi posisi eksekutif sebagai orang nomor dua di Pemkab Kuningan dan posisi kepartaian dipandang menjadi modal ganda yang signifikan. Menurut Mang Ewo, dua peran itu bakal saling bersinggungan dalam tata kelola pemerintahan, konsolidasi basis massa, hingga tawar-menawar politik antar-partai di tingkat daerah.
Jika amanah tersebut resmi mengucur dari DPP Gerindra, fokus publik terhadap pergerakan Tuti menuju gelaran Pemilu 2029 diperkirakan bakal melesat.
Di luar persoalan taktis dan perebutan pengaruh, munculnya figur perempuan di pucuk kepemimpinan partai politik membawakan impresi tersendiri dalam ruang politik Kuningan yang selama ini didominasi laki-laki.
Mang Ewo mengaitkan momentum ini dengan memori kolektif masyarakat Kuningan terhadap almarhumah Hj. Utje Choeriah Suganda (Hj. Uce), mantan Bupati Kuningan yang dikenal publik lewat pendekatan kepemimpinan dengan sentuhan keibuan.
Kendati gaya dan lanskap politik keduanya tidak bisa disamakan begitu saja, kehadiran Tuti dalam posisi ganda eksekutif dan kepemimpinan partai dinilai sanggup membangkitkan kembali ingatan publik terhadap gaya kepemimpinan perempuan di ranah lokal.
“Keberadaan sosok perempuan sebagai pucuk pimpinan partai politik di Kabupaten Kuningan bisa menjadi daya tarik tersendiri, terlebih ketika ia juga berada dalam posisi pimpinan eksekutif,” ujarnya.
Meski isu kepemimpinan ini terus bergulir di tengah publik, kepastian akhir sepenuhnya berada di tangan DPP Gerindra lewat mekanisme internal partai. Peta koalisi dan arah angin politik menuju Pemilu 2029 dinilai masih bergerak dinamis serta bergantung pada dinamika konsolidasi di lapangan. Publik kini menanti, apakah manuver penetapan kepemimpinan ini akan menjadi pemicu pergeseran poros kekuatan utama politik di Kuningan. ***
