KUNINGAN — Jelang perhelatan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kabupaten Kuningan, kritikan tajam meluncur dari internal pengurus. Wakil Kepala BPOKK DPC Partai Demokrat Kuningan, Tita Andrie, menegaskan bahwa agenda musyawarah tersebut tidak boleh sekadar dijadikan panggung perebutan kursi ketua semata. Forum tertinggi tingkat kabupaten itu harus menjadi momentum krusial untuk membongkar dan mengevaluasi total kinerja organisasi serta menyiapkan peta jalan elektoral menuju Pemilu 2029.
Tita Andrie menilai, janji manis serta paparan visi dan misi kandidat tidak lagi memadai untuk membenahi persoalan mendasar yang melilit Demokrat Kuningan saat ini. “Jangan hanya mengejar posisi Ketua DPC. Ketika seseorang ingin kembali memimpin, yang harus ditanyakan adalah apa strategi yang sudah disiapkan untuk membawa Demokrat Kuningan lebih maju,” ujar Tita Andrie.
Kritik Tita Andrie menyasar langsung pada aspek tata kelola internal dan integritas kepemimpinan di DPC. Dia membeberkan perlakuan diskriminatif yang dialaminya pascamengundurkan diri dari kepanitiaan HUT ke-25 Partai Demokrat Kuningan. Sejak saat itu, nama Tita Andrie seolah “diblacklist” dan sengaja disingkirkan dari berbagai agenda resmi DPC maupun rapat-rapat koordinasi strategis. Padahal, secara struktural dan administratif, Tita Andrie masih sah menjabat sebagai Wakil Kepala BPOKK.
Tak hanya dirinya, perlakuan represif diduga juga menyasar pengurus tingkat kecamatan (DPAC) yang berseberangan pandangan politik dengan Ketua DPC petahana. Tita Andrie mengungkap ada Ketua DPAC yang sengaja ditendang dari grup WhatsApp resmi pengurus se-Kabupaten Kuningan hanya karena menunjukkan gestur politik berbeda jelang Muscab. Bagi Tita Andrie, tindakan tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan yang gagal memisahkan sentimen pribadi dari tata kelola organisasi. Menurut Tita Andrie, pimpinan partai seharusnya bertindak sebagai pengayom yang mampu merangkul seluruh elemen kader, bukan justru memelihara sektarianisme internal.
Sorotan kritis Tita Andrie juga tertuju pada performa partai pada Pemilu 2024. Perolehan kursi Demokrat di DPRD Kabupaten Kuningan merosot tajam, dari lima kursi pada periode sebelumnya menjadi tinggal tiga kursi. Kendati tidak menimpakan seluruh kesalahan kepada Ketua DPC, Tita Andrie menegaskan pimpinan puncak memegang tanggung jawab moral dan organisatoris utama atas melempemnya mesin partai di lapangan.
Menatap Pemilu 2029, Tita Andrie menuntut calon pimpinan Demokrat Kuningan memiliki peta kerja konkret, mulai dari pemetaan daerah pemilihan, konsolidasi struktur hingga tingkat ranting, pendekatan tokoh lokal, hingga rekrutmen caleg potensial sejak jauh hari. Tita Andrie juga mendorong dilakukannya regenerasi kepemimpinan dan pemberian ruang nyata bagi kader muda, serta mendesak agar Ketua DPC mendatang merupakan figur yang memiliki kapasitas elektoral mumpuni untuk lolos ke parlemen.
Di akhir keterangannya, Tita Andrie menyerukan kepada para Ketua DPAC agar tidak gentar menghadapi intimidasi maupun tekanan menjelang Muscab. Tita Andrie menekankan bahwa perbedaan pilihan adalah dinamika wajar dalam demokrasi partai, dan tidak boleh merusak keutuhan organisasi. “Kita boleh berbeda dalam menentukan arah kepemimpinan, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut membuat partai justru melemah dari dalam,” tegas Tita Andrie. ***
