KUNINGAN – Transformasi birokrasi di Kabupaten Kuningan kini tengah membidik jantung pertahanan data paling dasar yaitu desa. Di bawah sorotan lampu Pendopo Kabupaten, Kamis (7/5/2026), Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. secara resmi menyatakan dukungan penuhnya terhadap dua agenda besar Badan Pusat Statistik (BPS), Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dan Sensus Ekonomi 2026.
Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala BPS Kuningan, Urip Sugeng Santoso, beserta jajaran pejabat teras Pemkab Kuningan ini bukan sekadar audiensi formal. Ini adalah upaya membedah anomali perencanaan pembangunan yang selama ini kerap meleset akibat data yang “setengah matang”.
Bupati Dian menegaskan bahwa validitas data adalah fondasi mutlak. Tanpa data yang objektif dan presisi, kebijakan pemerintah daerah hanya akan menjadi spekulasi. “Ini menjadi momentum transformasi kemampuan digital dan intelektual desa. Output akhirnya adalah desa memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan memanfaatkan data secara mandiri,” ujar Dian.
Ia menyoroti bagaimana persoalan kronis seperti kemiskinan dan stunting seringkali sulit dituntaskan karena pemetaan di tingkat bawah belum akurat. Dengan Program Desa Cantik, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif pendataan, melainkan subjek yang cerdas dalam menavigasi angka-angka untuk pembangunan mereka sendiri.
Dukungan serupa diberikan untuk Sensus Ekonomi 2026. Mengingat hasilnya akan menjadi kompas pembangunan selama sepuluh tahun ke depan, Dian mewanti-wanti para petugas lapangan agar tidak bekerja ala kadar. Ketelitian menjadi harga mati agar gambaran kondisi riil ekonomi masyarakat tidak terdistorsi.
Urip Sugeng Santoso membawa amunisi baru dalam audiensi tersebut, sebuah sistem digital bernama “Pandawa Cantik” (Pusat Analisis dan Wawasan Data Cantik). Inovasi ini dirancang sebagai platform tunggal yang mengintegrasikan data demografi, UMKM, hingga infrastruktur desa.
Keunggulan sistem ini terletak pada kemampuannya membaca anomali data secara otomatis. “Pandawa Cantik” mampu memberikan rekomendasi awal terhadap potensi persoalan di desa, sehingga pemerintah desa bisa mengambil tindakan preventif sebelum masalah meluas.
“Desa nantinya mampu mengelola dan memahami datanya sendiri untuk kebutuhan pembangunan,” jelas Urip.
Terkait Sensus Ekonomi 2026, BPS kini tengah berlomba dengan waktu. Saat ini, tahapan sosialisasi dan pengisian mandiri (CAWI) untuk usaha besar dan menengah sedang berjalan. Namun, Urip mengakui bahwa tingkat partisipasi pelaku usaha masih perlu digenjot lebih masif.
Setelah fase pengisian mandiri, BPS akan mengerahkan “pasukan” sebanyak 1.040 petugas lapangan untuk melakukan pendataan door-to-door mulai 15 Juni hingga Agustus 2026.
Sebagai langkah awal penguatan komitmen, Pemkab Kuningan dan BPS dijadwalkan menggelar apel pencanangan Desa Cantik pada 11 Mei mendatang. Momentum ini diharapkan menjadi titik balik di mana desa-desa di kaki Gunung Ciremai mulai melek statistik demi pembangunan yang lebih tepat sasaran. ***