Ke-12 nama tersebut kini bersiap menjalani proses asesmen terbuka untuk memperebutkan kursi yang ditinggalkan pejabat definitif. Posisi Sekda merupakan jabatan kunci yang menuntut kapabilitas manajerial dan kepemimpinan yang paripurna, sehingga proses seleksinya wajib dipertanggungjawabkan kepada publik.
Namun, sikap misterius Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kuningan justru memperkeruh suasana. Hingga berita ini ditulis, Kepala BKPSDM Kuningan Beni Prihayatno dan Sekretaris BKPSDM Dodi Sudiana belum berhasil dimintai konfirmasi mengenai alasan pasti hanya 12 pejabat yang dinyatakan layak. Sikap diam ini kian membuat spekulasi di kalangan ASN Kuningan semakin liar.
Di internal birokrasi, muncul dua pandangan kontradiktif. Sebagian meyakini bahwa minimnya jumlah calon adalah bukti proses meritokrasi telah berjalan, di mana hanya figur dengan rekam jejak terbersih dan paling kompetitif yang berani atau mampu maju. Namun, suara lirih lain menengarai bahwa proses seleksi Sekda kali ini tidak akan lepas dari tarik-menarik kepentingan politik yang berpotensi mencederai transparansi.
Dengan proses asesmen yang sebentar lagi akan dieksekusi, publik Kuningan menanti kejelasan, Apakah seleksi ini benar-benar menjadi panggung pembuktian meritokrasi dan kompetensi, atau hanya sebuah formalitas untuk mengesahkan nama yang sudah “disiapkan” oleh kekuatan politik tertentu sejak awal. Medan pertarungan kursi Sekda Kuningan kini tidak hanya menguji kapabilitas, tetapi juga integritas dan peta kekuatan riil di balik layar pemerintahan daerah. (ali)
