KDM menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memaksimalkan peran PKK dan aparatur desa dalam penanganan stunting. Meski angka stunting di Jawa Barat menunjukkan tren penurunan, upaya pencegahan dan penanganan tidak boleh longgar.
“Bappeda Jabar telah mengalokasikan anggaran bagi kader PKK untuk melakukan pendataan masalah kesehatan warga,” ujar KDM, menunjuk pada peran PKK sebagai motor penggerak lapangan yang kini didukung anggaran provinsi.
Gubernur menjelaskan, setelah pendataan dilakukan, pemerintah akan merumuskan kebijakan penanganan kesehatan berbasis data lapangan. KDM bahkan menyebut bahwa pemerintah akan menghitung beban biaya penanganan penyakit masyarakat selama satu tahun penuh—termasuk stunting, TBC, hingga lepra. Semua itu akan dibayai hingga tuntas, dengan kader PKK bertindak sebagai ujung tombak pelaksana.
Selain dukungan provinsi, KDM juga menyebutkan bahwa dana desa akan dimaksimalkan untuk penanganan kesehatan masyarakat. Setelah urusan pembangunan infrastruktur desa diambil alih pemerintah provinsi, desa kini diharapkan fokus penuh pada isu kesehatan, terutama stunting yang menjadi masalah nasional.
Dedi Mulyadi menutup pidatonya dengan mengingatkan esensi gerakan PKK. “Tugas PKK adalah melakukan pembebasan terhadap problematika masyarakat,” katanya. Statemen itu seakan menegaskan bahwa PKK bukan sekadar organisasi pendamping, tetapi garda terdepan dalam mengurai persoalan keluarga, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.
Bagi Kuningan, penghargaan Adhi Bhakti Utama yang diterima Khodijah bukan sekadar kebanggaan personal, melainkan simbol bahwa kerja sunyi kader desa tetap mendapat ruang penghargaan dan layak menjadi teladan. (ali)
