KUNINGAN – Polemik tentang DPR, baik RI maupun daerah masih hangat di kalangan masyarakat. Selain soal tunjangan yang pantastis, kinerja DPR juga dipertanyakan.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan, Eka Kasmarandana, menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kuningan. Eka menilai DPRD belum optimal menjalankan fungsinya sebagai kontrol atas jalannya pemerintahan, terutama di tengah situasi yang menimbulkan polemik publik.
Menurut Eka, DPRD Kuningan justru tampak terlibat dalam ranah eksekutif, dan membela setiap kebijakannya. Kemudia, larut dalam kepentingan politik praktis, dan jauh dari keberpihakkan pada kepentingan masyarakat luas.
“DPRD seharusnya berdiri di garis depan untuk mengawasi jalannya kebijakan pemerintah daerah. Jangan sampai mereka lebih condong membela eksekutif, padahal rakyat berharap DPRD bisa menjadi pengawas yang kritis,” ujarnya, Kamis (11/9).
Eka mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja DPRD yang dinilai tidak sebanding dengan hak anggaran yang diterima. Menurutnya, jumlah anggaran yang fantastis semestinya diimbangi dengan pengawasan serta kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan sekadar formalitas kelembagaan.
“Tentu anggaran fantastis itu, saya rasa tak sebanding dengan kerjanya. Bahkan partai yang berkoalisi dengan Bupati pun pada saat pilkada tidak profesional ketika posisinya sebagai wakil rakyat. Kalau begitu ganti saja jadi Dewan Perwakilan Partai, bukan lagi DPR,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Selain menyoroti DPRD, HMI Kuningan juga mengkritisi lembaga eksekutif yang dinilai gagal mengantisipasi polemik yang muncul di masyarakat. Eka menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang transparan, partisipatif, dan berpihak kepada rakyat, bukan justru menimbulkan kecurigaan publik.
“Eksekutif juga jangan hanya bersembunyi di balik dukungan politik. Apakah lembaga eksekutif berani untuk memangkas tunjangan DPRD? Saya rasa keduanya hanya bermain aman saja. Kami harap mereka wajib memastikan program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Sebagai bentuk kekecewaan, HMI mendesak agar Ketua DPRD Kuningan segera melakukan evaluasi kinerja, khususnya nalar kritis terhadap kebijakan eksekutif. Mereka juga menuntut agar eksekutif dan legislatif sama-sama mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik praktis. (Icu)
