“Ketua panitia saja sulit ditemui. Sikap ini justru menimbulkan kesan seolah ada upaya cuci tangan,” tambahnya.
Selain TdL, HMI juga menyoroti penundaan Karnaval Budaya yang semula menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-527 Kabupaten Kuningan. Penundaan dengan alasan keamanan dan stabilitas daerah itu menuai kekecewaan di kalangan masyarakat yang telah menantikan perhelatan tahunan tersebut.
“Logikanya terbalik. Pemkab lebih mendahulukan TdL ketimbang hajatan hari jadi Kuningan. Ini menunjukkan bahwa agenda tersebut lebih diposisikan sebagai kepentingan birokrat, bukan kepentingan masyarakat luas. Apalagi banyak yang kecelakaan, ini menandakan bahwa TdL tidak dipersiapkan dengan matang,” ujarnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, HMI Cabang Kuningan menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu lebih terbuka, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Bukan sekadar membungkus event dengan jargon, namun memastikan manfaatnya nyata dan dirasakan publik. (Icu)
