KUNINGAN – Minimnya tingkat kehadiran anghota DPRD dalam dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai kehadiran anggota DPRD dalam agenda rapat paripurna merupakan bagian penting dari tanggung jawab politik sekaligus bentuk penghormatan terhadap mandat masyarakat.
Sekretaris Umum HMI Kuningan, Uhin Maftuhin, menyayangkan apabila masih terdapat anggota DPRD yang tidak hadir dalam agenda rapat paripurna tanpa alasan yang jelas.
Menurutnya, anggota DPRD memiliki tanggung jawab melekat sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, kata dia, kehadiran dalam rapat-rapat resmi DPRD tidak semata-mata persoalan administratif, melainkan mencerminkan keseriusan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Rapat paripurna bukan hanya formalitas, tetapi seharusnya menjadi tanggungjawab wakil rakyat, apalagi ketika membahas terkait pandangan umum fraksi atas kejelasan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan penyusunan program di tahun 2027,” ujarnya, Sabtu, (12/9/2026).
Kehadiran fraksi, kata dia, menjadi hal yang penting dalam aspek pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Sebab, menurutnya, melalui forum paripurna, setiap fraksi memiliki ruang untuk menyampaikan sikap, pandangan, serta masukan terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kalau rapat paripurna saja tidak hadir, lantas aspek pengawasannya dimana?,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek pengawasan legislatif yang dinilai selama ini tumpul terhadap kebijakan eksekutif.
Uhin menilai, fungsi pengawasan DPRD semestinya tidak berhenti pada penyampaian pandangan dalam forum resmi, tetapi juga diwujudkan melalui keberanian mengkritisi, mengevaluasi, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai pengawasan menjadi kaku cuma gara-gara aspek politik. Digaji puluhan juta dengan pajak rakyat seharusnya pengawasan lebih diperketat” tuturnya.
Ia berharap, dinamika dalam rapat tersebut menjadi evaluasi DPRD Kuningan agar ke depan seluruh anggota dewan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai wakil rakyat.
“Harapannya, ini bisa menjadi evaluasi bagi wakil kami. Kalau tidak segera dievaluasi, kami yang akan mengevaluasi untuk turun ke jalan,” tutupnya.
