“Banyak pedagang yang rugi. Setelah dipindah, pembeli sepi. Kami berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan itu,” ujar seorang pedagang yang hadir.
Selain soal bantuan sosial dan relokasi, warga juga mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama sayuran, yang berdampak pada pelaku usaha kecil dan warung makan. Beberapa bahkan mengaku terpaksa mengurangi produksi karena bahan baku semakin mahal dan kadang langka.
Menanggapi hal tersebut, Hj. Ika Siti Rahmatika menyampaikan apresiasi atas keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia menilai, masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
“Semua masukan akan kami tampung dan dijadikan bahan rekomendasi. DPRD memiliki kewajiban mengawal agar kebijakan pemerintah daerah berpihak kepada masyarakat,” ujar Ika.
Selain persoalan ekonomi dan bansos, ia menyoroti pentingnya pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM dan masyarakat umum. Minimnya informasi mengenai pelatihan ketenagakerjaan dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya produktivitas dan daya saing lokal.
“Pemerintah daerah perlu memperluas akses dan informasi pelatihan agar masyarakat bisa mandiri dan produktif,” katanya.
Dari hasil pertemuan itu, Ika berjanji akan membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat provinsi untuk menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi resmi. Ia menegaskan, pengawasan bukan sekadar formalitas, tetapi upaya memastikan kebijakan publik benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat kecil. (ali)
