Ia khawatir, jika kerangka keseimbangan ini lemah, proyek-proyek besar di Kuningan atau Jawa Barat akan berjalan tanpa pertimbangan mendalam mengenai daya dukung lingkungan. Hanif meminta jaminan bahwa setiap proyek industri tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga memenuhi rasa aman ekologis bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam lokal.
Muhammad Hanif juga menyoroti pentingnya transparansi kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat, pemuda, dan organisasi kepemudaan menjadi krusial agar pengambilan kebijakan tidak berjalan dalam ruang tertutup.
Pola pembangunan yang tidak transparan, sebutnya, justru akan memperbesar potensi konflik agraria, degradasi lingkungan, hingga hilangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya keterbukaan data, konsistensi kajian lingkungan yang komprehensif, serta komitmen pada prinsip sustainable development.
Pertemuan dengan Stafsus ESDM ini menjadi momentum bagi BAPORA MPC PP Kuningan dan KNPI untuk memperluas jaringan advokasi, menempatkan isu ekologis sebagai agenda strategis anak muda. Hanif menilai, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus berada di garis depan mengawal arah pembangunan.
“Kita perlu memastikan generasi muda menjadi mitra kritis pemerintah. Bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan pembangunan itu berpihak pada masa depan lingkungan dan masyarakat Kuningan,” tutupnya, berharap dialog dengan pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara berkala untuk menangani isu strategis dari daerah dengan pendekatan yang berkeadilan ekologis. (Rls/ali)
