CIREBON – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menjadi panggung krusial bagi masa depan ekonomi mikro Kabupaten Kuningan. Pada Rabu (20/5/2026), Wakil Bupati Kuningan Hj. Tuti Andriani mendatangi Aula P. Cakrabuana untuk menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pilot Project Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat).
Bukan sekadar rapat birokratis biasa, forum yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian ini menjadi ajang evaluasi radikal atas program yang telah bergulir sejak Agustus 2025 di Desa Paninggaran, Kecamatan Darma. Targetnya ambisius, menyulap desa di lingkar Waduk Darma tersebut menjadi episentrum pengentasan kemiskinan ekstrem nasional.
Dalam lanskap ekonomi Kuningan, Desa Paninggaran memiliki posisi geopolitik yang unik sekaligus menantang. Berada di kawasan penyangga objek wisata Waduk Darma, desa ini menyimpan potensi perikanan darat, peternakan, hingga ekonomi kreatif yang melimpah. Namun, geliat ekonominya selama ini kerap terbentur tembok klasik: minimnya akses modal formal dan rendahnya literasi keuangan.
Wakil Bupati Tuti Andriani menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan menolak menjadikan Program PINTAR sekadar proyek percontohan yang layu sebelum berkembang. “Kami berkomitmen menjadikan Desa Paninggaran sebagai contoh keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi lintas sektor,” ujar Tuti.
Tuti membidik blueprint jangka panjang. Ia ingin intervensi keuangan ini tidak hanya menyasar sektor konsumtif, melainkan menyuntik sektor produktif berbasis pariwisata komunitas (community-based tourism). Peluang emas Waduk Darma harus dikonversi menjadi rupiah nyata bagi kantong-kantong warga desa melalui pendampingan usaha yang ketat dan pembiayaan syariah maupun konvensional yang sehat.
Gayung bersambut, Kepala OJK Cirebon Tesar Pratama Gustardzidi menjelaskan mengapa Paninggaran dipilih dari sekian banyak desa di wilayah Ciayumajakuning. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK melihat ada missing link antara potensi alam desa dengan lembaga jasa keuangan formal.
“Harapannya, seluruh potensi lokal mulai dari UMKM hingga wisata dapat terkoneksi dengan sektor jasa keuangan sehingga mampu menaikkan kelas ekonomi masyarakat,” kata Tesar.
Sinyal kuat juga datang dari Jakarta. Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian, dr. Endy Rio, memasang target tinggi bagi Kuningan. Paninggaran diproyeksikan menjadi success story berskala nasional dalam menghapus kemiskinan ekstrem lewat model integrasi multipihak.
Keseriusan ini terlihat dari gemuknya daftar hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Mulai dari Bank Indonesia, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hingga Kementerian Desa PDTT menyatakan komitmennya untuk mengeroyok pembangunan ekosistem usaha di Paninggaran. Dengan modal kolaborasi raksasa ini, Paninggaran kini tengah bersiap melepaskan kutukan kemiskinan sruktural menuju kemandirian ekonomi baru. ***
