KUNINGAN – Dosen Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Sopandi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kembali keharmonisan pasca Pilkada 2024. Menurutnya, hubungan yang harmonis menjadi faktor penting dalam pembangunan.
Hal itu disampaikan dalam Podcast KPU Seri #3 tentang Refleksi Pilkada 2024: dari Polarisasi ke Rekonsiliasi, Kamis (23/10/2025). Pria yang akrab disapa, Ceng Pandi, itu menduga masih tersisa polarisasi masyarakat akibat Pilkada dan Pemilu 2024 silam.
“Secara kasat mata mungkin sudah kondusif, elit-elit sudah saling sapa dan satu tujuan. Tetapi akar rumput atau sebagian elit masih ada yang masih bicara momen-momen krusial Pilakda,” tuturnya.
Menurutnya, polarisasi yang diakibatkan oleh perbedaan tujuan atau kepentingan Pilkada harus disatukan dalam bingkai kepentingan bersama yakni kesejahteraan rakyat dan kebaikan daerah. Kepentingan bersama itu harus dikawal supaya bisa diwujudkan oleh para pemegang amanah, baik di eksekutif maupun legislatif.
“Secara fisik, kelompok yang berbeda kepentingan agak sulit disatukan. Tetapi titik temunya ada pada kepentingan bersama. Dua atau tiga kubu yang berbeda ini saya yakin punya tujuan yang baik, ingin membuat yang terbaik bagi warga Kuningan,” tuturnya.
Karena hal itu dia mengajak, perhatian publik harus dikembalikan pada bagaimana mengisi hasil Pilkada dengan pikiran positif yakni bagaimana persaudaraan tetap utuh, mimpi-mimpi masyarakat untuk merasakan kesejahteraan, dan pembangunan yang merata bisa diwujudkan.
Menurutnya, upaya itu harus diwujudkan secara bersama-sama, baik oleh setiap individu, kelompok masyarakat, dan instansi pemerintah. Para pemangku kebijakan harus menujukan keberpihakan kepada sebagian besar masyarakat, dan pihak yang berada di luar kekuasaan harus melakukan pengawasan dan kritik konstruktif untuk kebaikan bersama.
“Masyarakat harus kritis supaya pemangku kebijakan bisa adil dan berpihak pada rakyat. Begitupun elit kekuasaan harus mengeluarkan kebijakan yang kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat,” tuturnya.
Kebijakan yang berpihak pada rakyat atau prilaku sederhana para pejabat, lanjutnya, akan memulihkan kepercayaan publik yang belakangan ini dinilai menurun. Ketika kepercayaan publik pulih maka diyakini akan membangkitkan partisipasi Pemilu atau Pilkada yang akan datang.
“Penomena flexsing atau pamer oknum pejabat atau para keluarganya yang habis dikuliti netizen harus jadi pelajaran untuk semua. Mari bersama-sama pulihkan kepercayaan publik untuk memperbaiki sistem negara ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut lagi, dosen yang juga aktif sebagai Redaktur Cikalpedia.id. itu menegaskan, demokrasi merupakan sistem terbaik dari sistem-sistem yang pernah ada. Melalui sistem ini seluruh warga negara yang memiliki hak pilih punya hak yang sama tanpa memandang kelas sosial. Karena itu, semua pihak mewujudkan tanggung jawabnya untuk menjaga masa depan Kuningan supaya lebih baik. (San)
