Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya merupakan program mulia yang diluncurkan pemerintah untuk menjamin pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, kasus keracunan massal di Luragung yang menimpa lebih dari 200 siswa menjadi bukti nyata bahwa pelaksanaannya masih jauh dari sempurna.
Dalam situasi seperti ini, publik berharap ada transparansi penuh dari para pengelola MBG. Sayangnya, justru muncul pernyataan dari Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kuningan, Nisa Rahmi, yang menyebut jurnalis harus melalui prosedur bersurat ke BGN pusat sebelum bisa meliput dapur MBG.
Seperti diberitakan di Cikalpedia.id yang tayang pada tanggal 2 Oktober yang lalu : Korwil SPPI Kuningan Tanggapi Wacana Dapur MBG di Sekolah dan Cara Jurnalis Liputan
Pernyataan tersebut mengundang tanda tanya besar. Bukankah MBG ini program publik yang menggunakan uang negara? Bukankah hak masyarakat untuk tahu sejauh mana kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak mereka? Jika akses liputan dipersulit, maka yang terjadi justru kecurigaan, ada apa sebenarnya di balik dapur MBG?
Padahal, tugas utama SPPI sudah sangat jelas: memimpin dan mengelola pelayanan gizi. Itu artinya, SPPI memiliki tanggung jawab penuh atas terselenggaranya program makan bergizi di wilayah tugas masing-masing.
Selain itu, SPPI juga harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat demi memastikan pemenuhan gizi berjalan dengan baik.
Dengan mandat sebesar itu, sudah semestinya SPPI lebih fokus pada pengawasan mutu makanan, perbaikan mekanisme distribusi, serta peningkatan kapasitas dapur MBG, bukan malah sibuk menambah birokrasi untuk jurnalis.
