Problem sinkronisasi selama ini tidak berhenti pada urusan koordinasi antar level pemerintahan. Banyak daerah mengeluhkan minimnya integrasi data yang real-time, munculnya perencanaan yang tumpang tindih, perebutan kewenangan sektoral antar-kementerian di Jakarta, hingga lambatnya harmonisasi anggaran. Pemerintah pusat memang agresif mendorong daerah menjalankan program prioritas, tetapi transfer fiskal dan petunjuk teknis (juknis) kerap kali terlambat sampai di daerah. Rakor tahun ini belum memberikan jawaban yang gamblang atas persoalan klasik yang berulang setiap tahun ini.
Rakor juga dirangkaikan dengan retreat kepemimpinan Sekda, diklaim sebagai ruang untuk memperkuat integritas dan kolaborasi pejabat tinggi daerah. Namun, publik hampir tak pernah mendapatkan indikator yang jelas mengenai keberhasilan format pelatihan atau soft skill yang diberikan dalam retreat tersebut.
Mendagri Tito Karnavian dalam forum tersebut dilaporkan menegaskan agar daerah segera menyusun usulan anggaran tahun 2026 yang sepenuhnya sinkron dengan kementerian terkait. Nada instruksinya jelas dan tidak kompromi pusat memimpin dan daerah mengikuti.
Menutup agendanya, Pj Sekda Wahyu Hidayah kembali ke Kuningan dengan membawa slogan pembangunan daerah, “Kuningan MELESAT.” Namun, tanpa adanya ukuran kinerja yang konkret mulai dari reformasi birokrasi yang nyata, efektivitas penggunaan anggaran, hingga capaian kesejahteraan masyarakat yang terukur sinkronisasi pusat-daerah dikhawatirkan hanya berhenti sebagai jargon koordinasi yang lip service.
Jika pemerintah pusat benar-benar ingin Rakor ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, publik menanti satu hal krusial hasil yang dapat diukur dan dievaluasi secara transparan, bukan sekadar foto-foto formal, daftar hadir pejabat, dan barisan sambutan di podium. Pembangunan yang sejati, pada akhirnya, bukan tentang rapat, melainkan tentang perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah. (ali)
