Sementara itu, Kabid Pemberdayan Desa DPMD Kuningan, Hamdan Harismaya, menyatakan bahwa meskipun telah ada surat pengunduran diri, masih ada tahapan yang harus dilalui.
“Untuk kepala desa, keputusan akhir ada di Bupati. Sedangkan untuk perangkat desa, kewenangan ada di kepala desa,” terangnya.
Soal kekhawatiran akan gangguan pelayanan masyarakat, Hamdan menegaskan bahwa kepala desa dan aparatnya tetap dapat menjalankan tugas sesuai tupoksi selama belum ada keputusan resmi dan pengganti yang ditetapkan.
“Tuntutan ini menjadi evaluasi bersama terkait pelaksanaan dan penggunaan anggaran, serta sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan. Kita akan melihat hasilnya nanti,” tutupnya.
Forum Masyarakat Desa Cihidenghilir menggelar aksi didepan kantor balai desa, Senin, (5/1/2026). Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran desa.
Aksi itu dipicu oleh ketidakpuasan hasil audiensi yang digelar bulan Oktober silam. Suasana dalam aksi itu diwarnai dengan poster perlawanan dan kepulan asap setelah masa aksi membakar peralatan yang digunakan untuk aksi.
Teriakan lantang terus disuarakan untuk menuntut mundurnya kepala Desa Cihidenghilir atas dugaan anggaran desa yang digunakan untuk kepentingan kepala desa dan jajarannya.
Masa aksi sempat ricuh, namun tak lama kemudian kericuhan itu berhasil dipadamkan oleh petugas kepolisian, TNI, dan Satpol PP yang siap siaga dari awal kedatangan masa aksi.
Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Desa Cihideunghilir, Muhammad Iqbal menyebut, persoalan tersebut tidak hanya dugaan penyalahgunaan dana desa saja, ia juga menyoroti berbagai program yang dinilai tidak berdampak di masyarakat.
”Banyak dugaan-dugaan yang dipertanyakan masyarakat. Makanya kami minta kades mundur,” ujarnya.
Program-program yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat, lanjut Iqbal, janji manis yang disuarakan pada saat kampanye itu untuk pembangunan desa itu tidak direalisasikan.
”Kami bingung, uangnya kemana? hasil sewa pertokoan pasar dan mobil dinas, hingga realisasi jalan hotmix senilai Rp141 juta yang menghubungkan desa dengan Desa Panyosogan serta jalan lingkungan di Dusun Cikawung RT ¾,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan honor Kader Posyandu selama 7 bulan belum dibayarkan. Menurutnya, honor tersebut bukan seberapa besar nominal yang dibayarkan, melainkan bentuk kesejahteraan dan penghargaan yang diberikan.
”Kasihan. Bagi ibu-ibu desa, uang honor itu berharga sekali,” pungkasnya. (Icu)
