“Pertanyaannya anggaran sebesar itu mengalir kemana? Untuk siapa? Dan mengapa rakyat masih berjalan dalam kegelapan?,” tanyanya.
Mengenai isu tersebut, Ia menduga terjadi penyelewengan tanggung jawab pejabat. Menurutnya, dugaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran beberapa pihak, terutama Kepala Dinas Perhubungan sebagai kunci, dan pelaksana teknis yang paling tahu soal realisasi proyek, Penjabat Sekda dan Sekda definitif yang seharusnya menjadi filter pengendali administrasi proyek tersebut..
Atas nama PERMAHI, pihaknya menuntut agar Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK tidak ragu untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap proyek PJU itu. “APH harus berani menegakkan hukum secara objektif, tanpa pandang bulu dan tanpa tekanan politik,” tegasnya.
ia juga menuntut agar dilakukan audit investigasi terhadap proyek PJU, termasuk titik lokasi, nilai kontrak , dan spesifikasi teknis. Menurutnya, jika proyek kecil saja bisa di korupsi, maka jangan heran jika rakyat kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya. (Icu)
