Oleh: Agus Ebreg – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera)
Kuningan, tanah yang endah, selalu melesat ka jomantara di benak siapa pun yang menyebutnya. Setiap kali urang Kuningan berjumpa dengan orang kota, pertanyaan pertama hampir selalu sama: “Gunung Ciremai, nu aya wisata ala-ala Jepang itu, kumaha?”
Padahal Ciremai bukan sekadar gunung indah untuk swafoto. Ia adalah mesin kehidupan, penyangga ekosistem, dan penjaga air bagi rakyat Kabupaten Kuningan. Kawasan tinggi di sekelilingnya berfungsi sebagai spons alami: menyerap, menyaring, lalu melepaskan air secara perlahan sebagai cadangan air tanah dan mata air. Manfaat itu dirasakan oleh warga di lereng Ciremai hingga yang menikmati aliran PDAM di pusat kota.
Namun kini, beredarnya foto-foto mega proyek yang menjulur bak “ular raksasa” di kawasan Ciremai memunculkan gelombang keresahan. Ini bukan sekadar isu tata ruang. Ini sinyal bahaya yang kelak dapat berdampak serius bagi keselamatan masyarakat.
Kenapa Rakyat Lereng Resah?
Karena pembangunan tersebut berada di jantung resapan air, zona penyangga alami yang sangat vital. Mengutak-atik kawasan itu sama saja mempertaruhkan keselamatan warga di lereng dan sekitarnya—terutama dari ancaman bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir, dan erosi.
Secara geografis, pergerakan air di bumi Kuningan bergantung pada Ciremai sebagai “mesin utama”. Ia menyerap lalu menyalurkan air ke berbagai arah secara perlahan. Namun bila kawasan itu terus digerus dalam skala besar, sangat mungkin akan terjadi longsoran perlahan, karena penyangga dan penyerap alami telah hilang. Air akan langsung menghantam permukaan, mempercepat erosi, dan melemahkan struktur tanah.
Ketika pembangunan menyentuh zona jalur alami aliran air, maka potensi bencana bukan lagi kemungkinan—melainkan keniscayaan.
Proyek Senyap: Ada Apa?
Sunyinya pembahasan proyek ini membuat kami bertanya-tanya.
Apakah pembangunan ini sengaja dilakukan sembunyi-sembunyi?
Atau publik memang “dianggap tidak perlu tahu” karena yang punya proyek adalah bapa anu terhormat?
Dalam konteks kehati-hatian, pemerintah harus mengutamakan keterbukaan. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai bapak rakyat wajib mengetahui detil kegiatan di jantung ekologis daerahnya. Sebab jika terjadi bencana, rakyatlah yang pertama merasakan akibatnya, bukan para pemilik modal.
Kami juga bertanya keras kepada Balai TNGC sebagai pengelola dan penjaga kawasan Ciremai. Jangan kaku, jangan menutup diri dari pemerintah daerah. Jangan karena berada langsung di bawah kementerian lalu merasa bisa memberikan kelonggaran seenaknya. Ciremai bukan milik lembaga, bukan milik pejabat—Ciremai milik rakyat dan generasi yang akan datang.
Mari Menjaga Ciremai
Musim hujan yang kita rasakan kini menjadi pengingat bahwa Ciremai sedang bekerja menjaga kita. Namun gunung itu bisa runtuh, bisa kalah, bila terus digerus oleh tangan-tangan “nonoman yang terhormat” yang lebih mementingkan cuan ketimbang keselamatan rakyat.
Mari kita jaga Ciremai, penopang hidup kita, sebelum terlambat.