Pembenahan tata kelola dan ekosistem wisata tersebut, menurutnya, akan sangat berdampak pada peningatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika hari ini hanya mengandalkan pajak dari setiap pemilik usaha dan retribusi parkir, pendapatan tersebut dipastikan belum bisa mengoptimalkan penambahan PAD dari sektor tersebut.
Ekosistem yang sudah ada saat ini, dalam pandangannya, masih menguntungkan segelintir pengusaha dan pemerintah saja. Masyarakat lokal yang hidup di sekitar wisata belum merasakan dampaknya. Belum ada ekosistem bisnis lokal yang tercipta dari tumbuhnya wisata baru, selain lapangan kerja yang itu pun dibatasi hanya untuk generasi tertentu.
“Jadi, penurunan dana transfer pusat kurang lebih sebesar Rp. 111,4 miliar pada tahun anggaran 2026 ini harus menjadi titik tolak reformasi struktural dalam pengelolaan fiskal daerah. Sektor wisata harus tetap didukung penuh oleh Pemkab supaya dampaknnya signifikan untuk Kuningan,” tuturnya.
Aktivis jebolan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan itu juga menekankan, efisiensi birokrasi harus tepat sasaran, dan disaat yang sama tidak mengurangi peningkatan layanan terhadap masyarakat. Mencontoh KDM, menurutnya, pemerintah melakukan efisiensi semaksimal mungkin tapi masyarakat harus tetap pesta dan sejahtera.
“Pengoptimalan sektor wisata juga harus tetap dalam koridor ramah lingkungan. Pemberian izin wisata jangan sampai mengorbankan ekosistem hutan atau lingkungan yang justru dampaknya sangat buruk pada masa depan kehidupan warga. Lebih bagus lagi, wajibkan para pengelola wisata untuk membuka space UMKM lokal, supaya semua bisa merasakan dampak positifnya,” pungkasnya. (Icu)
