KUNINGAN — Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Kuningan memasuki babak serius. Pelaporan ke Kejaksaan oleh orang tua siswa yang tidak lolos seleksi memicu keprihatinan banyak pihak. Salah satunya datang dari Ikhsan Marzuki, inisiator Gerakan KITA sekaligus anggota DPRD Kuningan.
Menurut Ikhsan, PPDB online seharusnya menjadi sarana menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, tapi praktik di lapangan kerap membuka celah penyimpangan, terutama suap menyuap dalam tahap entri data dan verifikasi.
“Persoalan utama PPDB adalah lemahnya integritas sistem dan pengawasan. Ini harus menjadi perhatian serius jika ingin menciptakan iklim pendidikan yang bersih dan berkeadilan,” kata Ikhsan, Selasa (9/7).
