“Kami mendorong BPJS Kesehatan segera berkoordinasi dengan BPS dan Kementerian Sosial untuk memverifikasi data warga miskin secara valid, sehingga mereka yang berhak tidak kehilangan akses layanan,” tegas Irma.
Ia menambahkan, kebijakan strategis seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus dikaji secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak, serta mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumber : https://www.dpr.go.id/
