KUNINGAN — Setiap musim kemarau tiba, Dusun Mayung, Desa Dukuh Picung, Kecamatan Luragung, seakan memasuki siklus krisis yang berulang. Sumur-sumur mengering, aliran irigasi terhenti, dan sawah yang sebelumnya hijau berubah menjadi hamparan tanah retak. Bagi warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kekeringan bukan sekadar fenomena alam, melainkan ancaman nyata terhadap ketahanan pangan dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
Keluhan itu mengemuka saat agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ika Siti Rahmatika, Minggu (25/1/2026). Para petani menyampaikan bahwa krisis air bersih tidak hanya mematikan lahan pertanian, tetapi juga memaksa mereka mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Kalau kemarau panjang, sawah kering. Untuk minum dan mandi saja kami harus membeli air,” ujar seorang petani dalam forum dialog. Kondisi ini memperberat beban ekonomi warga yang pada saat bersamaan kehilangan penghasilan akibat gagal panen.
Mayoritas lahan pertanian di Mayung bergantung pada sumber air tadah hujan dan saluran irigasi sederhana yang tidak mampu menyimpan cadangan air. Ketika musim kemarau berlangsung lebih lama dari biasanya, tidak ada sistem penyangga yang dapat menjaga ketersediaan air. Dampaknya berantai: produksi menurun, harga pangan lokal naik, dan ketergantungan pada pasokan dari luar desa semakin besar.
Krisis air juga mengubah pola tanam warga. Sebagian petani memilih tidak menanam sama sekali untuk menghindari kerugian, sementara yang lain beralih ke tanaman yang membutuhkan air lebih sedikit meski nilai jualnya rendah. Pilihan tersebut membuat pendapatan keluarga menyusut dan mempersempit ruang ekonomi desa.
Selain berdampak pada pertanian, kekeringan memperlihatkan rapuhnya infrastruktur lingkungan di tingkat desa. Tidak adanya embung, sumur dalam, atau sistem penampungan air hujan menunjukkan bahwa upaya mitigasi belum menjadi prioritas pembangunan. Warga menilai, tanpa solusi jangka panjang, krisis air akan terus menjadi “kutukan tahunan” yang menggerus daya tahan desa.
Menanggapi keluhan tersebut, Ika mendorong pemetaan sumber air alternatif serta pembangunan infrastruktur penampungan air yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas dinas agar persoalan air tidak ditangani secara parsial.
“Ketersediaan air adalah fondasi ketahanan pangan. Jika desa tidak memiliki sistem yang mampu menjaga pasokan air, maka krisis ini akan terus berulang,” ujarnya.
Bagi warga Mayung, air bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi penentu masa depan desa. Tanpa langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air, setiap kemarau akan kembali membawa cerita yang sama: sawah mengering, penghasilan hilang, dan ketahanan pangan desa semakin rapuh di tengah perubahan iklim yang kian sulit diprediksi. (ali)
