“Di sejumlah daerah, RSUD dikelola bersama swasta sambil tetap menjaga posisi strategis daerah,” ujar Ikhsan.
Ia juga mendorong pertemuan lintas pemangku kepentingan mulai dari IDI, PERSI, PKFI, hingga pemilik rumah sakit swasta di Kuningan untuk merumuskan solusi menyeluruh.
Bagi Gerakan KITA, mempertahankan RSUD Linggajati adalah ujian sesungguhnya bagi kemampuan Pemda mengelola institusi publik strategis. “Kalau setiap krisis kita menyerahkan pengelolaannya, kapan belajar dan tumbuh?” kata Ikhsan.
Fraksi PKS dan DPRD pun diharapkan tak berhenti di usulan pengalihan, tapi ikut merumuskan roadmap transformasi RSUD, mendorong inovasi tata kelola, dan membuka jejaring pendanaan alternatif.
Kini pilihan ada di tangan Pemda Kuningan: menyerahkan atau menguatkan. Bukan hanya keputusan manajerial, tetapi pernyataan arah politik anggaran dan tekad membangun kemandirian daerah. Dalam keterbatasan, yang dibutuhkan adalah visi besar dan keberanian mencari solusi kreatif, tanpa melepas jati diri. (ali)
