Maka Yaya, menilai persoalan ini tak bisa hanya dibebankan ke dinas teknis. “Kita butuh komitmen bersama. DPRD siap mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak, tapi eksekutif juga harus serius mengalokasikan anggaran dan memprioritaskan programnya,” kata Yaya. Ia menegaskan, predikat KLA bukan sekadar pemanis laporan tahunan, melainkan ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya.
Yaya juga mendesak Pemerintah kabupaten untuk menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) secara terintegrasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta memberikan pendampingan serius. Sementara itu, peran dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai krusial dalam membangun ekosistem ramah anak.
Menurut Kemen PPPA, lanjut Yaya, capaian KLA tak bisa dikejar hanya dengan proyek jangka pendek. Diperlukan perubahan budaya birokrasi, partisipasi publik, dan konsistensi kebijakan. “Anak-anak sering disebut sebagai masa depan. Tapi masa depan itu akan gelap jika hari ini mereka tidak hidup di lingkungan yang aman, sehat, dan ramah,” katanya.
Bagi banyak pihak, predikat KLA bukan hanya target administratif. Ia adalah pertaruhan martabat daerah. Kabupaten yang layak anak menunjukkan bahwa ia sanggup membangun peradaban dengan memuliakan generasi mudanya.
Kuningan kini berada di persimpangan, tetap membiarkan indikator tertinggal, atau mengambil langkah berani memperbaiki sistem perlindungan anak. Sebab, seperti kata politisi dari PKS itu, “Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?” (ali)
