KUNINGAN — Kabupaten Kuningan dinilai tengah menghadapi krisis data. Kritik tajam terhadap minimnya akurasi dan keterbukaan informasi publik mengemuka dalam diskusi “Kuningan dalam Angka” yang digelar Lembaga Penelitian Jamparing Research, Selasa (29/7/2025), di sekretariat Jamparing, Jalan Kasturi Gerba No. 06, Kuningan.
Diskusi yang melibatkan para akademisi dan peneliti lokal itu mengupas tuntas isi buku Kuningan dalam Angka yang diterbitkan BPS Kabupaten Kuningan. Hadir sebagai narasumber Ketua Kabumi Rurasa Edukasi Endun Abdul Haq, Direktur Jamparing Topic Offirstson, serta akademisi Universitas Muhammadiyah Kuningan, Dr. Dodi.
Topic Offirstson secara blak-blakan menyebut Pemerintah Kabupaten Kuningan belum memiliki sistem data yang memadai di banyak sektor. “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hanya tersedia dalam bentuk data global. Hampir tidak ada data IKM per OPD. Padahal masyarakat perlu tahu mana rumah sakit terbaik atau layanan publik yang paling responsif,” katanya.
Ia juga menyoroti absennya data penting seperti indeks kerukunan antarumat beragama, indeks toleransi masyarakat, hingga persepsi anti korupsi di tiap lembaga pemerintah. “Keputusan publik seharusnya berbasis data. Tanpa itu, rawan melahirkan kebijakan keliru, seperti penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
