Meskipun dihadapkan pada kendala di wilayah perkotaan, Toni menilai performa kabupaten secara keseluruhan masih cukup baik. Namun, Bappenda tidak boleh berpuas diri. “Masih ada sisa 5,02 miliar yang harus tertagih sebelum akhir tahun,” katanya.
Untuk mempercepat realisasi, Pemkab Kuningan kini menggencarkan operasi penyisiran tunggakan dan pemanggilan kepala desa serta lurah yang wilayahnya masih memiliki tunggakan besar. Upaya penertiban ini melibatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kuningan dan aparat penegak hukum (APH) agar prosesnya berjalan tertib dan transparan.
Toni Purwanto menekankan bahwa pendekatan yang digunakan adalah klarifikasi dan pembinaan, bukan penindakan. “Kami tidak menuduh atau mencari kesalahan. Tujuannya mendorong percepatan. Jadi pendekatannya lebih ke klarifikasi dan pembinaan, bukan penindakan,” terangnya.
Operasi penyisiran akan digelar secara bertahap hingga akhir Desember, dengan fokus utama diarahkan ke dua wilayah yang capaian PBB-nya masih jauh dari target. Toni menyebutkan potensi tunggakan di Kecamatan Kuningan Kota mencapai lebih dari 2 miliar dan di Cigugur sekitar 400 juta.
Selain penyisiran lapangan, Bappenda juga menyiapkan langkah strategis berupa pembaruan data kepemilikan tanah untuk meminimalkan hambatan penagihan di masa depan. Toni mengakui adanya ketidaksinkronan data PBB antara pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kita sudah berkoordinasi dengan BPN agar data pemilik tanah dan bangunan segera diperbarui. Karena masalah besar PBB selama ini bukan pada kemauan masyarakat membayar, tapi pada administrasi yang tertinggal,” ujarnya.
Meskipun menghadapi kendala data, Toni tetap optimistis target PBB 2025 akan tercapai. Ia menilai tren penerimaan PBB dalam beberapa tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan. “Setiap tahun realisasi PBB kita selalu di atas 100 persen. Tahun lalu bahkan over target hampir tiga persen. Jadi tahun ini pun kami yakin bisa tembus,” tegasnya.
Optimisme ini didukung oleh pelibatan lintas sektor, termasuk APH serta pemerintah desa dan kelurahan yang aktif memastikan warga melunasi kewajiban.
“PBB bukan hanya angka di kertas. Ini sumber utama pembangunan daerah, seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Jadi ketika masyarakat patuh bayar PBB, sebenarnya mereka ikut membangun Kuningan,” tutup Toni, mengingatkan pentingnya kesadaran pajak. Target Kuningan kini adalah realisasi 100 persen PBB sebelum akhir Desember. (ali)
