KUNINGAN – Suasana Gedung DPRD Kabupaten Kuningan mendadak memanas, Senin (2/6/2025), bukan karena perdebatan kebijakan, tetapi oleh gelombang kekecewaan masyarakat yang disuarakan Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) didukung penuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.
Inti tuntutan mereka keras dan jelas “DPRD Harus Pikirkan Rakyat, Jangan Jadi Beban Pikiran Rakyat!”Audiensi terbuka yang dihadiri Ketua MUI Kuningan KH. Dodo Syarif Hidayatullah, jajaran pimpinan DPRD, dan kepala dinas terkait, berubah menjadi ruang pengadilan publik.
FMPK membongkar sejumlah perilaku “amoral” oknum anggota dewan yang dinilai mencoreng martabat lembaga dan melukai nurani masyarakat, yang selama ini kerap dibungkam dengan dalih agama dan retorika politik.
Kesempatan itu, FMPK mengecam keras praktik nikah siri yang digunakan oknum anggota dewan untuk mengesahkan hubungan gelap. Yang lebih memprihatinkan, begitu terungkap ke publik, hubungan tersebut “diselesaikan” dengan talak tiga secara instan.
“Ini bukan soal legalitas nikah siri. Ini soal bagaimana agama dipermainkan, dimanipulasi untuk menutup aib. Ini kezaliman terhadap perempuan dan pelecehan terhadap nilai-nilai agama!” tegas Ustadz Lukman Maulana, Juru Bicara FMPK, dengan lantang.
Nikah siri juga diduga dijadikan tameng saat oknum anggota dewan ketahuan menghamili perempuan di luar nikah.Bahkan FMPK mengungkapkan modus lain oknum anggota dewan, yaitu menyuap media untuk menghapus berita yang telah tayang terkait pelanggaran etika mereka. Upaya ini dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat untuk tahu.
FMPK juga menyayangkan sikap diam sebagian besar partai politik terhadap skandal moral anggotanya. Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disebut telah mengambil langkah tegas dengan mem-PAW-kan anggotanya yang terlibat perselingkuhan.
