Dikatakan Dodi, implikasi besar dari penerapan manajemen talenta adalah gugurnya kewajiban open bidding, termasuk untuk posisi strategis seperti sekretaris daerah. Selama ini, pengisian jabatan tinggi pratama kerap melalui proses lelang jabatan terbuka. Namun, dengan sistem baru, mekanisme itu dianggap tidak efisien.
“Kalau semua ASN sudah masuk assessment dan terpetakan di Nine Box, tidak perlu open bidding lagi. Ini lebih efisien, baik dari segi waktu maupun anggaran,” kata Dodi.
Dodi mencontohkan, untuk mengisi jabatan Sekda, seluruh eselon II harus sudah menjalani assessment. Dari situ, muncul filter siapa saja yang masuk box 7–9, lalu diseleksi lebih lanjut oleh tim talenta.
Meski begitu, hak prerogatif bupati tetap terjaga. “Hak itu masih ada, tapi dibatasi filter. Jadi bupati memilih dari kandidat terbaik, bukan dari semua orang. Dengan begitu, tetap ada ruang kebijakan pimpinan, tapi lebih transparan,” ujarnya.
Salah satu manfaat langsung yang diklaim Dodi adalah efisiensi anggaran. Open bidding biasanya menelan biaya besar, mulai dari iklan hingga seleksi berlapis. Dengan manajemen talenta, investasi utama hanya pada pelaksanaan assessment.
“Sekitar 500 ASN eselon III, IV, dan fungsional madya akan kita assessment Oktober ini. Eselon II sudah semua. Dari situ kita tahu potensi masing-masing, sehingga jalur karier lebih jelas,” kata Dodi.
Assessment ini meliputi aspek manajerial dan sosial kultural. Sementara kompetensi teknis akan diuji saat kandidat masuk daftar suksesor. “Prinsipnya keadilan. Semua ASN punya hak ikut kompetisi, asal sudah melalui assessment. Jadi tidak ada yang lompat jalur,” ujarnya.
Langkah Kuningan ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang mendorong meritokrasi. Dengan sistem ini, jalur karier ASN menjadi lebih terukur, terbuka, dan berbasis data.
“Ini bukan sekedar aplikasi. Ini perubahan paradigma. ASN tidak lagi terjebak pada siapa yang dekat dengan pimpinan, tapi pada kompetensi dan kinerja,” kata Dodi.
Ia berharap, penerapan manajemen talenta bisa melahirkan birokrasi Kuningan yang lebih profesional. “Kita ingin ada kejelasan karier, ada transparansi, ada efisiensi. Dan yang paling penting, ASN bisa berkembang sesuai potensinya,” ujarnya.
Meski baru tahap awal, ekspos di BKN pusat memberi sinyal positif. Jika Kuningan berhasil, model ini bisa jadi rujukan daerah lain. “Kita sudah tunjukkan, daerah bisa membangun sistem talenta sendiri dengan pendampingan BKN. Sekarang tinggal menunggu hasil pleno,” kata Dodi.
Dengan begitu, roda birokrasi Kuningan tampaknya akan berputar ke arah baru yaitu dari pola lama yang sarat subjektivitas menuju manajemen berbasis data, merit, dan talenta. (ali)
