“Logikanya adalah pembagian wilayah kerja yang presisi. Satu penyuluh bertanggung jawab membina dua hingga tiga desa. Dengan strategi ini, kami memastikan tidak ada ‘area buta’ di Kuningan. Setiap desa harus tercover oleh tenaga lapangan yang mendampingi warga secara langsung,” tegas Deniawan.
Di sisi lain, DPPKBP3A memahami bahwa mengendalikan angka kelahiran tidak cukup hanya dengan menyediakan alat kontrasepsi, tetapi juga dengan mengedukasi calon orang tua. Di sinilah peran program Generasi Berencana (Genre) dan Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja (PIK-R) menjadi krusial.
Kolaborasi dengan sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Kuningan terus diintensifkan untuk menekan angka pernikahan dini. Fokus utamanya adalah mempromosikan pendewasaan usia perkawinan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Deniawan memandang bahwa kesiapan mental dan ekonomi di usia matang adalah fondasi utama dari ketahanan keluarga yang sedang diperjuangkan pemerintah daerah.
Langkah konkret yang dilakukan DPPKBP3A ini mendapat sorotan positif sebagai model pelayanan publik yang responsif. Dengan memotong alur birokrasi melalui One Day One Service, pemerintah Kabupaten Kuningan berupaya membuktikan bahwa urusan kependudukan bisa ditangani secara taktis tanpa mengabaikan kualitas medis dan edukasi spiritual.
Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah, sekaligus memastikan kualitas hidup keluarga di Kuningan meningkat di tengah dinamika kependudukan yang kian kompleks. (ali)
