KUNINGAN — Sabtu siang, (20/12/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., berdiri di tengah halaman SLB Negeri Taruna Mandiri, Kuningan. Kehadirannya bukan hanya untuk meresmikan bangunan yang baru direvitalisasi, melainkan untuk mengirimkan pesan kuat tentang martabat manusia.
Di tengah gerimis tipis yang membasuh lereng Ciremai, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah ujian moral bagi bangsa. Revitalisasi fisik gedung sekolah, menurutnya, tidak akan berarti banyak jika dinding-dinding stigma di tengah masyarakat belum juga runtuh.
Abdul Mu’ti menyoroti satu isu sensitif yang masih mengakar kuat di sejumlah komunitas, pandangan bahwa anak difabel adalah “kutukan” atau “aib” keluarga. Baginya, hambatan kultural ini jauh lebih sulit diatasi ketimbang persoalan teknis anggaran.
“Kita harus mengubah cara pandang secara fundamental. Tidak ada anak yang lahir sebagai produk gagal. Semua anak lahir ke dunia dalam keadaan sempurna sebagai ciptaan Tuhan dengan kelebihan masing-masing. Tugas negara dan masyarakat adalah melayani serta mengembangkan potensi mereka, bukan mengucilkannya,” tegas Mu’ti dengan nada dalam.
Ia menyayangkan masih adanya pandangan yang memposisikan ABK sebagai beban sosial. Padahal, jika diberikan ruang dan pendampingan yang tepat, mereka mampu menjadi individu mandiri yang berkontribusi bagi masyarakat. Peresmian revitalisasi di Kuningan ini pun menjadi simbol bahwa negara hadir untuk mengangkat martabat anak-anak tersebut.
SLB Negeri Taruna Mandiri merupakan satu dari 382 SLB di seluruh Indonesia yang menerima kucuran bantuan revitalisasi pada tahun anggaran 2025. Namun, Mu’ti mengakui bahwa kebutuhan di lapangan jauh lebih besar daripada kapasitas yang tersedia saat ini.
Pemerintah kini menerapkan tiga pendekatan utama untuk mengejar ketertinggalan layanan inklusif, pertama Pendidikan Inklusi yaitu mengintegrasikan ABK ke dalam sekolah formal umum, kemudian Pendidikan Khusus dengan Memperkuat SLB sebagai institusi spesialis, dan Layanan Berbasis Masyarakat dengan mendorong program inklusi yang berkesinambungan di tingkat akar rumput.
Tantangan terbesarnya adalah keberpihakan anggaran. Abdul Mu’ti secara transparan mengakui bahwa alokasi dana pendidikan nasional tahun depan mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi. “Nominal anggarannya masih kami hitung dan akan dibahas bersama Komisi X DPR. Tahun depan ada kebijakan efisiensi, jadi semua program harus disesuaikan secara cermat,” ujarnya.
Selain infrastruktur, krisis tenaga pendidik spesialis menjadi rapor merah yang harus segera dibenahi. Menariknya, Kementerian tidak memilih jalur instan dengan merekrut guru baru secara masif. Alih-alih demikian, Abdul Mu’ti memilih jalan “pemberdayaan sumber daya internal”.
Pemerintah akan melakukan pelatihan besar-besaran bagi guru-guru reguler yang sudah ada agar mereka memiliki kompetensi sebagai guru pendamping ABK. “Pendampingan ini nantinya akan dihitung sebagai pemenuhan jam mengajar. Jadi, ini bukan beban tambahan bagi guru, melainkan bagian dari pengembangan karier dan kompetensi mereka,” jelasnya.
Skema ini diharapkan dapat menambal lubang kekurangan guru pendamping di sekolah inklusi maupun SLB tanpa harus membebani anggaran belanja pegawai secara berlebihan. Program pelatihan ini diproyeksikan berjalan secara intensif hingga 2026, bersamaan dengan persiapan mata pelajaran wajib Bahasa Inggris pada 2027.
Menutup kunjungannya di Kuningan, Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa revitalisasi pendidikan inklusif adalah lari maraton, bukan lari sprint. Meskipun kuota revitalisasi nasional ditargetkan menyentuh 60 ribu satuan pendidikan, kualitas manusia tetap menjadi sasaran utama.
“Yang kita bangun hari ini bukan hanya tembok sekolah yang kokoh, tetapi juga masa depan anak-anak kita yang sering terlupakan. Pendidikan inklusif adalah instrumen untuk memanusiakan manusia,” pungkasnya.
Dengan berakhirnya kunjungan Mendikdasmen, beban kini beralih ke pundak pemerintah daerah dan masyarakat Kuningan, sejauh mana mereka mampu menjaga fasilitas ini dan yang lebih penting, sejauh mana mereka mampu menerima setiap anak apa pun kondisinya sebagai bagian utuh dari masa depan bangsa. (ali)