Sebelum keputusan ini diambil, gagasan pengadaan mobil dinas sempat ditolak oleh berbagai pihak, termasuk oleh Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sendiri yang memilih tetap menggunakan kendaraan lama sebagai bagian dari komitmen efisiensi pasca keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) soal pengendalian belanja daerah.
“Tapi kita juga harus realistis dengan regulasi yang berlaku. Tidak memberi mobil bukan berarti lebih hemat, malah bisa jadi beban anggaran rutin,” tambah Deden.
Ia menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kuningan dilakukan sesuai spesifikasi dan harga standar, serta tidak melibatkan kendaraan mewah.
Menurut pemerintah daerah, pembelian kendaraan bukan hanya soal penghematan, tetapi juga aset milik daerah yang dapat digunakan kembali untuk kepentingan dinas atau dialihkan sesuai prosedur setelah masa jabatan selesai.
“Jangan lihat nilainya di awal. Kalau kita kasih tunjangan, uang habis dan tidak ada yang tersisa. Tapi kalau beli kendaraan, setelah lima tahun mobil masih bisa dipakai atau jadi aset pemerintah,” tegas BPKAD Kuningan.
Pemkab Kuningan meminta masyarakat memahami bahwa kebijakan ini diambil bukan untuk memanjakan pejabat, melainkan bentuk rasionalisasi anggaran jangka panjang. Apalagi, keputusan tersebut telah melalui perhitungan internal oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami tidak mengambil keputusan tanpa dasar. Ini sudah dihitung, dikaji, dan dibandingkan secara rinci,” ujar Pj Sekda Kuningan, Beni Prihayatno. (ali)
