Di tengah tekanan fiskal, Rudi melihat peluang untuk membenahi birokrasi secara menyeluruh. Ia mendorong Pemkab memperkuat pendekatan output-based budgeting dan menjadikan e-Kinerja sebagai alat utama pengukuran produktivitas ASN. “Sudah saatnya kita mengukur kinerja secara objektif. Sistemnya sudah ada, tinggal kemauan politiknya,” ucapnya.
Sejak awal 2025, Pemkab Kuningan telah mengintegrasikan evaluasi kinerja melalui aplikasi e-Kinerja yang terhubung ke SIASN. Evaluasi dilakukan secara real time dan transparan, memungkinkan penyusunan kebijakan berbasis data aktual, bukan asumsi administratif.
“Kalau kita tetap bertahan pada status quo, yang kita panen hanya defisit yang berulang,” kata Rudi Oang.
Bagi dia, pemangkasan TPP hanyalah permukaan dari langkah yang lebih besar yaitu menyelamatkan fondasi fiskal agar pembangunan tidak terus digerogoti belanja rutin.
“Fiskal yang sehat adalah landasan agar daerah bisa melesat. Kalau tidak, kita hanya jalan di tempat, sambil menggali lubang yang sama tiap tahun,” ujarnya. (ali)
