KUNINGAN — Wacana Penjabat Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat untuk menggelar seleksi terbuka (open bidding) jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua PCNU Kuningan, KH Aminuddin, yang menilai langkah tersebut sebagai strategi penting demi memastikan stabilitas pemerintahan, khususnya di masa transisi menjelang Pilkada.
“Keputusan Pj Bupati untuk melaksanakan open bidding bagi posisi Sekda merupakan langkah strategis dan sangat penting demi kelancaran roda pemerintahan,” ujar Aminuddin yang akrab disapa Abah Aam, Minggu (29/9).
Pentingnya Posisi Sekda dalam Menjaga Stabilitas
Menurut Abah Aam, meski masa jabatan Pj Bupati bersifat sementara, namun tanggung jawab yang diembannya besar, salah satunya memastikan jabatan struktural kunci seperti Sekda diisi oleh sosok yang kompeten.
“Sekda adalah motor penggerak birokrasi. Menunda pengisian jabatannya sampai kepala daerah definitif dilantik justru bisa menimbulkan kevakuman dan memperlambat respons terhadap masalah strategis,” tegasnya.
Abah Aam juga menyinggung pentingnya peran Sekda dalam penyusunan dan eksekusi APBD 2025. Menurutnya, tanpa sosok yang memiliki legitimasi kuat secara administratif, pembangunan di sektor prioritas seperti infrastruktur dan penanganan krisis air bisa terhambat.
Transparan dan Antipolitisasi Jabatan
Lebih lanjut, Abah Aam menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka merupakan perwujudan dari prinsip good governance, yakni tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi dan meritokrasi.
“Open bidding ini adalah pesan bahwa jabatan publik tak boleh dikuasai oleh kepentingan politik jangka pendek. Ini bukti Pj Bupati tidak asal tunjuk, tetapi ingin memastikan bahwa Sekda terpilih adalah yang terbaik dari sisi kapasitas dan integritas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penundaan open bidding justru berpotensi memicu ketidakpastian dan stagnasi di tubuh birokrasi. Hal itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi pelayanan publik yang kini tengah diuji dengan berbagai persoalan riil masyarakat.
“Ini soal kesinambungan pelayanan. Pemerintahan tak boleh berhenti hanya karena sedang menunggu Pilkada,” tegasnya.
Menjaga Netralitas Birokrasi
Dengan mendukung langkah Pj Bupati, Abah Aam berharap proses seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, dan bebas dari intervensi politik praktis. Menurutnya, Kuningan membutuhkan birokrasi yang netral namun progresif, apalagi dalam menyambut era pembangunan pasca pandemi dan pesta demokrasi serentak.
“Kami percaya, Pj Bupati sudah mempertimbangkan banyak hal. Yang terpenting, rakyat tetap mendapatkan pelayanan optimal dan pemerintahan berjalan efektif,” pungkasnya. (ali)
