Pancasila Harus Jadi Paradigma yang Hidup

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi sentral dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi, PPKn mengintegrasikan dua aspek penting: Pancasila sebagai dasar negara dan kewarganegaraan sebagai identitas nasional. Kedua elemen ini berfungsi sebagai pondasi dalam membentuk pribadi yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan bangsa (Kaelan, 2013).

Di jenjang dasar dan menengah, peserta didik mulai dikenalkan dengan nilai-nilai inti Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta Keadilan sosial. Pada tingkat perguruan tinggi, pemahaman tersebut diperdalam melalui analisis penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kemendikbud, 2020).

Lebih dari sekadar teori, pembelajaran PPKn bertujuan membentuk karakter generasi penerus bangsa yang beretika, disiplin, dan taat hukum. Diharapkan, generasi muda tak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme (Suyanto, 2020).

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, yang menetapkan bahwa mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dengan tujuan membentuk insan beriman, bertakwa, serta berjiwa kebangsaan.

Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan hasil internalisasi budaya bangsa yang telah berkembang secara turun temurun.

Namun, perubahan zaman yang dipicu oleh arus globalisasi mulai memengaruhi pola hidup masyarakat, khususnya generasi muda, yang cenderung mengadopsi budaya asing (Tilaar, 2004). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu berskala dunia. Dalam ranah sosial dan budaya, globalisasi melahirkan akulturasi lintas budaya yang sering kali menyebabkan pergeseran nilai lokal. Teknologi informasi yang berkembang pesat mempercepat interaksi lintas negara melalui media digital, hiburan global, dan tren gaya hidup (Castells, 2010).

Kendati globalisasi membawa manfaat berupa keterbukaan wawasan dan pertumbuhan inovasi, ia juga menimbulkan tantangan serius seperti melemahnya identitas budaya dan penetrasi nilai asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Masyarakat Indonesia dituntut mampu menyikapi perubahan ini secara bijak, dengan tetap menjunjung nilai-nilai luhur bangsa agar tidak kehilangan jati diri (Suryana, 2020).

Kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai sumber digital telah memunculkan tantangan baru, yakni banjir informasi dan meningkatnya penyebaran hoaks. Masyarakat, khususnya generasi muda, harus memiliki keterampilan untuk memilah informasi yang kredibel. Penyebaran informasi tanpa verifikasi kerap menimbulkan disinformasi dan keretakan sosial (Kominfo RI, 2023).

Oleh karena itu, mahasiswa dan generasi muda harus menjadi agen literasi digital. Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain: memverifikasi kredibilitas sumber, memahami tujuan dari informasi, memeriksa legalitas situs penyebar informasi, melihat relevansi waktu publikasi, serta meninjau frekuensi pembaruan dari media tersebut. Kecakapan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi (BPIP, 2021).

Globalisasi juga berdampak pada pola pergaulan generasi muda. Meningkatnya kebebasan sosial telah memunculkan berbagai perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga dekadensi moral. Fenomena ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Maka, pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga moralitas bangsa (Haryatmoko, 2016).

Implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten diyakini mampu memperkuat integritas generasi muda. Pendidikan karakter perlu dijalankan secara menyeluruh—mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Dalam hal ini, semangat nasionalisme harus terus digelorakan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia di tengah kompetisi global (UNESCO, 2021).

Pancasila tidak dapat diartikan secara parsial. Kelima silanya merupakan satu kesatuan nilai yang saling melengkapi: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Ketidakseimbangan dalam penerapannya dapat memicu disintegrasi dan konflik sosial. Oleh karena itu, semangat gotong royong, toleransi, dan solidaritas harus terus dirawat oleh generasi muda, khususnya mahasiswa yang memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (Suyanto, 2020).

Kegiatan edukatif seperti seminar, lomba, dan pelatihan berbasis nilai-nilai Pancasila perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali nasionalisme, yang kini kerap tergerus oleh budaya luar. Pemuda harus memahami makna “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai simbol pemersatu bangsa dalam keberagaman (Kemdikbud, 2022).

Generasi muda tidak hanya dituntut untuk mempertahankan budaya, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mengenalkan budaya Indonesia ke dunia. Media sosial dapat dijadikan alat untuk menyebarluaskan konten positif yang memperkuat identitas nasional. Dalam hal ini, pemuda bisa menjadi penghubung yang menciptakan jejaring sosial yang sehat, mendukung harmoni, serta memperkuat fondasi kehidupan berbangsa (UNESCO, 2021).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam membentuk karakter yang berakar pada semangat nasionalisme. Momen-momen seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Kemerdekaan merupakan kesempatan yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai patriotik kepada generasi muda []

Ditulis oleh: Laila Apriliani, Mahasiswi Universitas Islam Al-Ihya Kuningan