KUNINGAN – Jawaban Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, terhadap pandangan umum (PU) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pembahasan Rancangan APBD 2026 memperlihatkan arah baru kebijakan fiskal daerah yaitu berhati-hati, efisien, tapi sarat simbol politik. Di hadapan sidang paripurna DPRD, Rabu (15/10/2025), Dian menegaskan seluruh tunda bayar tiga tahun terakhir telah dilunasi dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan serupa.
“Seluruh kewajiban telah kami selesaikan. Tahun depan kami tidak ingin ada lagi tunda bayar. Setiap program akan dirancang sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Dian.
Pernyataan itu menjadi sinyal pergeseran strategi fiskal Kuningan, dari ekspansif ke arah pengetatan anggaran. Pemerintah daerah memilih menunda kegiatan nonprioritas dan memangkas belanja seremonial. Langkah ini diambil setelah tekanan fiskal meningkat akibat turunnya dana transfer pusat sekitar 25 persen, setara Rp111 miliar dari tahun sebelumnya.
Dalam Nota Keuangan RAPBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok 475,04 miliar, naik cukup signifikan dibanding 2025. Namun, lonjakan itu sebagian besar berasal dari retribusi jasa pelayanan kesehatan BLUD sebesar Rp190,72 miliar, kontribusi yang mencapai hampir 40 persen dari total PAD.
Ketergantungan pada BLUD ini menimbulkan catatan tersendiri. Di atas kertas, capaian PAD tampak meningkat, tapi secara struktural belum mencerminkan penguatan ekonomi riil. Penerimaan dari sektor produktif seperti pariwisata, perizinan, dan perdagangan masih kecil.
Bupati Dian tampaknya menyadari risiko tersebut. Ia menyebut pemerintah sedang menyiapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta digitalisasi sistem retribusi daerah. “Kami ingin meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Dian menyebutkan, kebijakan efisiensi yang dicanangkan bukan hanya soal teknis keuangan, tetapi juga mencerminkan dinamika politik pasca-Pemilu 2024. Pemerintah berusaha menampilkan citra kepemimpinan yang disiplin, bersih, dan tidak boros di tengah sorotan publik terhadap beban utang kegiatan masa lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Dian menegaskan arah pembangunan 2026 tetap berpijak pada visi “Kuningan Melesat”. Program-program prioritas diarahkan pada pertanian, UMKM, pariwisata, serta pendidikan dan keagamaan. Empat sektor yang secara politik dinilai aman dan populis.
Salah satu kebijakan yang menonjol adalah beasiswa santri Rp1,25 miliar untuk 1.250 penerima dan insentif guru ngaji Rp1 miliar untuk 1.000 orang. Keduanya menjadi simbol pendekatan religius dan kultural yang kuat dalam arah belanja publik 2026.
“Pendidikan keagamaan kami anggap penting, bukan hanya untuk pemerataan akses, tapi juga untuk memperkuat karakter masyarakat Kuningan,” kata Dian.
Kemudian, masih Dian, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,99 persen, dengan tingkat kemiskinan 10,72 persen dan pengangguran terbuka 6,76 persen. Target itu terbilang moderat, mengingat tekanan terhadap belanja modal cukup besar akibat penurunan dana transfer.
Bahkan, Belanja pemerintah difokuskan untuk menjaga layanan dasar, infrastruktur pendidikan, dan pembangunan desa. Anggaran 24,88 miliar disiapkan untuk pembangunan serta rehabilitasi fasilitas sekolah. Di sektor pariwisata, Pemkab akan memperluas sistem e-ticketing untuk destinasi wisata guna meningkatkan akurasi retribusi dan transparansi keuangan.
Selain itu, APBD 2026 menjadi ujian pertama kepemimpinan Dian Rachmat Yanuar pasca transisi politik. Dengan ruang fiskal yang menurun, bupati dituntut menjaga stabilitas kas tanpa mengorbankan program publik.
Di hadapan DPRD, Dian menutup jawabannya dengan pernyataan bernada optimistis. “Kami akan membangun Kuningan dengan keuangan yang sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil.”
Meski begitu, di balik optimisme itu, banyak pihak menilai APBD 2026 akan menjadi ujian sejati. Mampukah pemerintah menjaga keseimbangan antara kehati-hatian fiskal dan keberpihakan sosial? Sebab di tengah ruang anggaran yang kian sempit, setiap rupiah kini bukan sekadar angka, melainkan cermin arah politik dan moral anggaran di Kuningan. (ali)
