“Publik ingin tahu apa yang dikerjakan, bukan sekadar foto seragam dinas atau makan siang mewah,” tambahnya.
Menurut Asep, medsos adalah double-edged sword: bisa membangun citra, tapi juga memicu kritik.
“Pejabat harus siap dengan komentar kasar atau keluhan tidak relevan. Tanggapi dengan profesional, jangan malah block warganya,” ujarnya.
Ia mendorong Pemda Kuningan membuat skema monitoring penggunaan medsos oleh pejabat/ASN, mengacu pada UU ASN, Kode Etik, dan aturan Kominfo.
“Jangan sampai medsos hanya jadi alat pencitraan, tapi gagal jadi sarana dialog publik,” tegasnya. (red)
