“BUMD seharusnya menjadi motor ekonomi daerah, bukan sekadar lembaga administratif,” ujar Inayah.
PKB meminta pemerintah meninjau ulang pola pembinaan BUMD dan mengevaluasi kinerja direksi. Fraksi mengusulkan adanya mekanisme pengawasan berbasis kinerja dan transparansi keuangan agar BUMD tidak menjadi beban fiskal.
Isu Strategis Lain: Sampah, Stunting, dan BLK
Selain aspek fiskal, Fraksi PKB menyoroti sejumlah isu strategis non-keuangan. Salah satunya penanganan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Ciniru yang hingga kini belum memiliki solusi permanen. Fraksi mendesak agar pemerintah berinovasi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti sistem waste to energy yang sudah diterapkan di beberapa daerah lain.
Isu stunting juga masuk dalam sorotan fraksi. Mereka menuntut agar program penurunan stunting benar-benar terintegrasi lintas sektor dan tidak berhenti di kegiatan seremonial. “Target di bawah 10 persen harus realistis, berbasis data dan kolaborasi,” ungkapnya.
Selain itu, mereka menyoroti perlunya peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK) agar terakreditasi dan mampu mencetak tenaga kerja kompeten. PKB menilai, pengangguran terselubung di Kuningan meningkat karena lemahnya daya saing tenaga kerja lokal.
Program Sosial Harus Tepat Sasaran
PKB juga menyinggung program pengentasan kemiskinan Gema Sadulur yang menjadi andalan Pemkab Kuningan. Menurut mereka, program itu harus dikawal ketat agar benar-benar menyasar keluarga miskin ekstrem, lansia tunggal, dan penyandang disabilitas.
“Jangan sampai program sosial menjadi proyek politis. Kesejahteraan rakyat tidak boleh tergantung pada momentum elektoral,” sindir mereka halus.
Fraksi meminta agar pendataan penerima manfaat dilakukan berbasis by name by address dan diverifikasi lintas lembaga agar tidak tumpang tindih dengan program pusat.
Ajakan Transparansi dan Akuntabilitas
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi PKB menegaskan bahwa semua catatan dan kritik yang disampaikan bukan bentuk oposisi, melainkan bagian dari tanggung jawab politik dalam mengawal keuangan daerah.
Mereka meminta agar jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi tidak bersifat normatif. “Kami menghendaki jawaban yang konkret, substantif, dan berbasis data, bukan sekadar retorika administratif,” ujar mereka.
Fraksi juga menegaskan pentingnya prinsip good governance dalam setiap tahap penyusunan APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Transparansi anggaran, kata mereka, bukan sekadar kewajiban hukum, tapi moral publik.
Menuju Pembangunan Berkeadilan
Fraksi PKB menutup pandangannya dengan seruan moral, pembangunan daerah harus diarahkan pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Kuningan, kata mereka, tidak boleh tumbuh timpang, megah di pusat kota namun rapuh di pinggiran.
“Pembangunan yang adil adalah pondasi kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Tanpa itu, APBD hanya akan menjadi angka, bukan harapan,” pungkasnya. (ali)
