KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan menyalurkan bantuan stimulan kepada 367 pedagang kaki lima (PKL) yang tersebar di tiga pusat kuliner kota. Program ini merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi kerakyatan yang tertib dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan PKL sebagai elemen penting dalam tata ruang kota.
Stimulan diberikan secara simbolis oleh Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, di kawasan Puspa Siliwangi pada Senin, 14 April 2025. Adapun tiga paguyuban penerima bantuan berasal dari kawasan Puspa Siliwangi, Puspa Taman Kota, dan Puspa Langlangbuana. Masing-masing PKL akan menerima bantuan sebesar Rp100 ribu per bulan selama satu tahun, yang akan dicairkan setiap tiga bulan sekali melalui Bank Kuningan.
Selain stimulan tunai, Pemkab juga memberikan dukungan kelembagaan kepada koperasi yang menaungi para pedagang. Tiga koperasi penerima yakni Koperasi Konsumen Puspa Siliwangi Sejahtera, Koperasi Konsumen Taman Kota Melesat, dan Koperasi Langlangbuana Mandiri.
Bupati Dian menyampaikan bahwa keberadaan PKL tidak semestinya dianggap sebagai hambatan kota, melainkan potensi ekonomi yang perlu ditata, bukan disingkirkan.
“Stimulan ini bukan sekadar bentuk kepedulian, tapi juga langkah memperkuat koperasi dan distribusi perdagangan agar usaha para PKL semakin berkembang dan berkelanjutan,” ujar Dian.
Dian juga menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah merangkul, bukan menggusur. “Pemerintah hadir memberi perhatian, bukan hanya aturan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak masyarakat Kuningan untuk datang dan berbelanja langsung di pusat-pusat kuliner PUSPA yang kini tampil lebih rapi dan tertata. “Ada cilok, cireng, hucap, empal, soto, sate, martabak, sampai sorabi dan pukis. Jajan di PKL itu juga bentuk dukungan terhadap ekonomi lokal,” ujar Dian.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kuningan, Trisman Supriatna, menyatakan bahwa penyaluran stimulan ini dirancang untuk mendukung kestabilan ekonomi para pedagang kecil.
“Kami ingin kawasan perdagangan ini tidak hanya tertib dan bersih, tapi juga hidup dan tumbuh. Para PKL ini adalah bagian penting dari denyut nadi perekonomian rakyat,” ujar Trisman.
Menurutnya, melalui koperasi, para PKL juga akan difasilitasi pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, dan peluang digitalisasi. “Ini bukan bantuan karitatif semata, tapi pemberdayaan berkelanjutan,” tambahnya.
Penyaluran dana dilakukan langsung ke rekening masing-masing pedagang melalui Bank Kuningan. Setiap PKL menerima Rp300 ribu per triwulan, dengan total Rp1,2 juta dalam setahun.
Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, karena dinilai mampu mengintegrasikan program perlindungan sosial dengan pembangunan kawasan kuliner sebagai ruang publik. Pemkab Kuningan dianggap berhasil menerapkan pendekatan humanis dalam penataan kota, tanpa mencederai mata pencaharian rakyat kecil.
Sementara itu, para pedagang menyambut baik kebijakan ini. “Lumayan buat tambahan modal, juga jadi bukti kalau kami diakui,” ujar Dadan, salah satu pedagang di kawasan Taman Kota.
Penataan kawasan PKL yang dikombinasikan dengan skema kelembagaan dan intervensi anggaran ini menunjukkan arah baru dalam kebijakan publik daerah: menyentuh kebutuhan rakyat kecil, sekaligus mengubah wajah kota secara bertahap dan manusiawi. (ali)
