Ia mengingatkan, rekam jejak tetap menjadi ukuran utama. Bukan janji, bukan pencitraan. Tapi capaian dan keberpihakan nyata pada publik.
“Rekam jejak berbicara tentang apa yang pernah dilakukan seseorang, bukan sekadar wacana. Soal integritas, visi, cara mengatasi masalah, dan bagaimana ia berinteraksi dengan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ikhsan juga menyoroti pola kampanye yang menjanjikan bantuan sosial atau uang tunai, yang kerap digunakan sebagai alat untuk membangun dukungan semu. Ia meminta semua pihak untuk meninggalkan praktik-praktik yang tidak mendidik dalam demokrasi.
“Jangan jadikan rakyat sebagai objek manipulasi politik. Bansos atau janji uang itu berasal dari pajak rakyat juga. Itu bukan kebaikan calon, tapi kewajiban negara,” katanya.
Menurutnya, Pilkada Kuningan 2024 harus menjadi momentum untuk menaikkan standar politik: dari transaksional menjadi rasional. Dari popularitas menuju kapabilitas. Dari janji ke rekam jejak.
“Kini saatnya publik memilih bukan karena citra, tapi karena rekam karya, gagasan, dan bukti nyata. Karena masa depan Kuningan ada di tangan pemimpin yang benar-benar mampu bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. (ali)
