KUNINGAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan menghentikan operasional sebuah toko modern di Jalan Juanda. Penyegelan dilakukan karena toko tersebut terbukti belum mengantongi izin usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, dan Toko Modern.
Petugas Satpol PP bahkan harus meminta bantuan petugas damkar untuk menutup papan nama toko yang terletak di ketinggian. Aktivitas di dalam toko langsung dihentikan, spanduk promosi dicopot, dan seluruh tanda pembukaan toko ditutup.
“Kami sudah lakukan pemeriksaan, dan terbukti toko itu belum punya izin,” kata Kasatpol PP Kuningan, Agus Basuki, Rabu, 8 Januari 2025.
Sebelumnya, pihak toko telah dipanggil untuk diminta menunjukkan dokumen perizinan. Namun hingga batas waktu, izin belum juga dikantongi. Bahkan, menurut Agus, kuota toko modern di Kecamatan Kuningan juga sudah penuh sesuai ketentuan Perda.
“Ada juga laporan penolakan warga sekitar. Maka kami ambil langkah cepat untuk mencegah pembukaan yang rencananya dilakukan besok,” ujar Agus.
Ketua Komisi II DPRD Kuningan, Jajang Jana, menyebut penyegelan itu sah dan sudah sesuai aturan. Komisinya kini tengah menyiapkan rapat gabungan dengan seluruh komisi untuk membahas persoalan ini secara menyeluruh.
“Kami pastikan, secara hukum toko itu ilegal. Ke depan, kami akan undang dinas terkait dan cek semua aspek, termasuk moratorium toko modern di wilayah Kecamatan Kuningan,” kata Jajang.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan nasib pedagang kecil di sekitar toko modern. “Semangat ekonomi kerakyatan harus jadi pertimbangan utama. Kita cari solusi win-win,” ujarnya.
Pemkab Kuningan melalui Satpol PP menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan agar tidak ada toko modern ilegal yang beroperasi tanpa izin. (ali)
