KUNINGAN — Sebanyak 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuningan menjadi sasaran program percepatan profiling kompetensi yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepanjang 2026. Menariknya, program penilaian berbasis komputer ini dipastikan bebas biaya alias nol rupiah dari tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kepala Kantor Regional (Kanreg) III BKN Jawa Barat–Banten, Wahyu, mengungkapkan bahwa skema pembebasan biaya ini ditempuh guna mengakselerasi implementasi manajemen talenta ASN di daerah tanpa membebani APBD.
Wahyu membeberkan, BKN sebenarnya menyediakan dua pola penilaian kompetensi berbasis komputer. Pola pertama yakni Computer Assisted Competency Test (CACT) yang mengenakan tarif resmi Rp590.000 per orang. Sementara pola kedua dinamakan Pro ASN, yang dibebaskan dari tarif PNBP.
“Sekarang tidak ada setoran ke kas negara yang Rp590 ribu itu. Namanya Pro ASN, pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi berbasis komputer tanpa didasarkan pada PP tarif PNBP,” jelas Wahyu, kamis (22/10/2026).
Hemat Anggaran Daerah, Targetkan 33 Ribu ASN di Jabar-Banten
Skema Pro ASN ini menjadi angin segar bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan alokasi anggaran. Tanpa tarif PNBP, Pemkab Kuningan tak perlu merogoh kocek hingga miliaran rupiah untuk memetakan ribuan pegawainya.
Secara nasional, BKN menargetkan uji kompetensi gratis ini menyasar 600.000 peserta pada 2026. Khusus wilayah kerja Kanreg III Jabar–Banten, target awal dipatok 28.000 peserta dan diyakini bisa menembus 33.000 orang hingga akhir tahun.
“Ini program prioritas dan harus dilakukan percepatan agar memudahkan kepala daerah dalam rangka mengisi jabatan-jabatan birokrasi,” kata Wahyu.
Layanan ‘Jemput Bola’ di Sekolah dan Kampus
Dari puluhan daerah di Jabar-Banten, Kuningan mendapat kuota 3.000 peserta. Agar prosesnya tak menumpuk dan tidak mengharuskan ASN bolak-balik ke kantor BKN di Bandung, BKN menerapkan sistem layanan jemput bola.
Pemerintah daerah diizinkan memanfaatkan fasilitas laboratorium komputer di sekolah-sekolah lokal, perguruan tinggi, atau instansi daerah.
“Kami siap mendekatkan pelayanan. Silakan infrastruktur disiapkan daerah, bisa bekerja sama dengan sekolah atau kampus yang punya fasilitas komputer memadai,” tambahnya.
Bukan Cuma Cari Pejabat Baru
Wahyu menegaskan bahwa profiling tidak cuma ditujukan untuk berburu calon pejabat baru, melainkan juga membantu ASN—termasuk guru dan pegawai menjelang pensiun—untuk memetakan potensi serta arah pengembangan karier mereka.
Data hasil pemetaan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam talent pool (kotak manajemen talenta) Pemkab Kuningan. Semakin presisi data kompetensi yang dimiliki, semakin objektif pula kepala daerah dalam menempatkan pegawai sesuai keahliannya (right man on the right place).
Kini, bola berada di tangan Pemkab Kuningan untuk memastikan kelancaran teknis di lapangan serta memanfaatkan data profiling tersebut menjadi dasar penataan birokrasi yang nyata. ***
