KUNINGAN – Satuan Tugas Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menggelar koordinasi. Berbagai hal dibahas, mulai dari monopoli ekonomi, optimalisasi Bumdes dan Koperasi Desa, sampai cara pengaduan jika terjadi masalah.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani menegaskan, program MBG harus bisa mengoptialkan keberdaan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, tiga lembaga tersebut harus bisa mempercepat pembangunan ekosistem bisnis di tingkat desa dan penguatan ketahanan pangan.
“Satgas MBG sudah terbentuk, pengawasannya harus menyeluruh supaya bisa meninjau secara detail di lapangan,” ujarnya di ruang rapat Bank BJB, Kuningan, Senin, (12/1/2026).
Menurutnya, Kepala SPPG di setiap desa juga harus memberikan ruang kerjasama dengan BUMDes dan KDMP yang sudah berjalan. Kolaborasi tersebut penting dilakukan supaya seluruh elemen masyarakat bisa tersentuh dengan program spesial Presiden Prabowo tersebut.
“SPPG harus bisa kerjasama dengan BUMDes dan KDMP, sehingga dengan hadirnya program MBG ini ada pemerataan dan tidak terjadi monopoli ekonomi,” tambahnya.
Kemudian, lanjut Tuti, Satgas yang terstruktur sammpai tingkat kecamatan harus mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Menurutnya, kehadiran Satgas harus benar-benar bisa mengawal kesuksesan program dan mendukung pemerataan ekonomi di setiap desa.
“Keinginan Pak Presiden itu bagaimana ketahanan pangan yang tengah digarap oleh BUMDes dan KDMP ini bisa sinergi dengan keberlangsungan program MBG,” katanya.
Sementara itu, Kasatgas MBG yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U. Kusmana menegaskan, jika terjadi masalah atau dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program MBG, masyarakat bisa melaporkan hal tersebut ke Satgas terdekat yakni ke koordinator kecamatan, yakni Camat, Kapolsek, Danramil, Kesehatan, dan unsur pelaksana pendidikan.
“Lapornya ke Camat langsung atau tim di koordinator kecamatan dari berbagai unsur. Ke sekolah juga bisa,” tuturnya.
Jika tidak memungkinkan lapor ke sekolah atau unsut Satgas Keamatan, menurutnya, masyarakat bisa lapor ke hotline pengaduan MBG. Hanya saja dia mengaku, untuk hotline masih dalam proses persiapan sehingga belum bisa digunakan.
“Nanti saya tugaskan Camat untuk menyiapkan hotline layanan supaya laporannya mudah,” pungkasnya. (Icu)