BANDUNG — Masyarakat Jawa Barat semakin aktif menyuarakan aspirasinya. Buktinya, sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, ada 5.581 aduan yang masuk melalui aplikasi Sapawarga. Menariknya, sebanyak 88 persen aduan berhasil diselesaikan.
Tak semua aduan masuk menjadi tugas Pemprov Jabar, hanya 481 aduan yang merupakan kewenangannya. Tapi tetap saja, angka penyelesaian yang tinggi ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan mendengar.
Informasi ini diungkap dalam agenda Pembinaan SP4N LAPOR yang berlangsung di Bandung, Selasa (8/7/2025). Acara ini dihadiri oleh perwakilan PPID dari 27 kota/kabupaten, Inspektorat, Jabar Saber Hoaks, dan Dinas Perhubungan.
“Kami ingin terus menyosialisasikan fitur ‘Aduan’ di Sapawarga agar masyarakat semakin terbiasa menyampaikan keluhan secara digital,” ujar Yulia Susanti, dari PPID Diskominfo Jabar.
Keluhan warga? Mayoritas seputar jalan rusak, layanan kesehatan, dan pendidikan. Artinya, masyarakat ingin yang paling dasar: layanan publik yang berfungsi dengan baik.
Jabar Jadi Pionir SP4N LAPOR 4.0
Jawa Barat memang tak mau ketinggalan zaman. Saat ini, Pemprov Jabar menjadi salah satu dari 10 daerah di Indonesia yang menjalankan program SP4N LAPOR versi 4.0 — sistem nasional pengelolaan pengaduan publik berbasis digital.
Platform ini hadir berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023, dan menjadi kanal resmi warga untuk melapor jika menemukan layanan publik yang bermasalah.
Kini, fitur di Sapawarga sudah makin lengkap. Bukan cuma soal aduan, tapi juga informasi seleksi masuk perguruan tinggi (SPMB) dan Pilkada. Warga bahkan bisa melaporkan dugaan pelanggaran tahapan Pilkada langsung dari aplikasi. Praktis!
