BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa dana operasional gubernur dan wakil gubernur bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan benar-benar dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai kebutuhan mendesak di lapangan.
“Dana operasional ini bukan uang pribadi kepala daerah. Justru dengan dana ini, gubernur dan wakil bisa langsung membantu masyarakat tanpa harus menunggu proses panjang musrenbang,” ujar Herman (13/9).
Ia mencontohkan, ketika gubernur atau wakil gubernur turun ke lapangan dan mendapati rumah warga roboh, dana operasional bisa langsung digunakan untuk memberikan bantuan. “Tidak mungkin menunggu musrenbang dulu, karena kebutuhan masyarakat sifatnya mendesak,” imbuhnya.
Berdasarkan Pergub Nomor 14 Tahun 2025, disebutkan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah mencapai Rp2,2 miliar, sementara Dana Operasional (BPO) mencapai Rp28,8 miliar. Angka tersebut, menurut Herman, telah sesuai ketentuan, yakni 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat yang tahun ini menyentuh Rp19 triliun.
Herman menambahkan, seluruh penggunaan BPO dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. “Dana ini digunakan untuk beasiswa anak yatim, bantuan santri di pesantren, dukungan usaha masyarakat miskin, bantuan rumah roboh, bantuan jalan kampung, dan banyak lagi. Semua ada bukti lengkapnya,” tegasnya.
Ia pun menekankan, marwah kepala daerah justru terjaga dengan adanya dana operasional. Sebab, kepala daerah bisa hadir sebagai solusi langsung di tengah masyarakat, bukan sekadar simbol seremonial.
“Bayangkan kalau pak gubernur datang ke lokasi bencana tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan BPO, beliau bisa langsung membantu. Jadi jelas, uang ini kembali ke rakyat,” pungkas Herman. (Beng).
Sumber : https://www.jabarprov.go.id/
