“Saat itu saya ditanya berapa jabatan yang kosong. Saya jawab ada 50, termasuk Sekda. Lalu saya diminta segera mengisi, apakah bersamaan atau Sekda duluan,” ungkap Iip.
Iip menambahkan bahwa proses perizinan ke Kemendagri dan BKN sudah ditempuh, dan open bidding pun dipersiapkan. Ia menyebut bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kuningan, tetapi juga di banyak kabupaten/kota lain di Jawa Barat.
“Kalau hanya mengandalkan Pj Sekda, masa jabatannya hanya dua kali perpanjangan. Setelah 9 Februari berakhir, akan terjadi kekosongan dan hanya bisa diisi oleh Plh. Sekda. Itu berisiko karena Sekda adalah ketua TAPD dan super admin SIPD,” jelas Iip.
Ia bahkan menyinggung dampak teknis jika terjadi kekosongan jabatan tersebut. “Jangankan pembangunan terganggu, gaji pun bisa bermasalah,” katanya.
Iip menegaskan, pelaksanaan Selter ini bukan karena kepentingan politik, tapi murni menjalankan perintah regulasi. “Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Ini sama saja, karena ada perintah ya kami laksanakan,” ujarnya lugas.
Ia juga mengapresiasi kehadiran DPRD dalam monitoring proses Selter. “Ini bagian dari semangat kolaborasi. Doakan saja, mudah-mudahan Sekda definitif bisa dilantik pada minggu kedua November,” kata Iip. (ali)
