KUNINGAN — Aula Balai Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Selasa siang (30/12/2025), tidak sedang menggelar hajatan biasa. Di hadapan ratusan warga, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar melontarkan pidato yang cukup menohok mengenai filosofi bantuan pemerintah. Baginya, era bantuan sosial yang hanya “memberi ikan” harus segera diakhiri dan diganti dengan skema yang memaksa warga untuk mandiri.
“Bantuan ini bukan untuk membuat masyarakat bergantung atau terus-menerus menengadah,” tegas Dian saat menyerahkan secara simbolis paket bantuan perikanan, peternakan, hingga 100 sertifikat tanah melalui program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehatkan).
Pernyataan Dian bukan tanpa alasan. Kecamatan Cimahi, yang berada di wilayah timur Kuningan, selama ini masuk dalam radar prioritas penanganan kemiskinan ekstrem. Namun, ketimbang terus mengguyur bantuan tunai yang habis dalam sekejap, Pemerintah Kabupaten Kuningan memilih menyuntikkan aset produksi yang bisa berputar menjadi mesin ekonomi keluarga.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, H. Asep Taufik Rohman, menjelaskan bahwa intervensi kali ini dilakukan secara terpadu di lima desa mulai dari Cimulya, Mekarjaya, Gunungsari, Cimahi, dan Margamukti. Bantuan yang diberikan bukan kaleng-kaleng. Di sektor perikanan, setiap desa dibekali delapan unit kolam bundar lengkap dengan 4.800 ekor benih lele dan ratusan kilogram pakan.
Sementara di sektor peternakan, warga mendapatkan paket ayam petelur lengkap dengan kandang baterai dan pakan untuk jangka panjang. “Ini adalah paket stimulan. Kita berikan kolamnya, benihnya, sampai pakannya. Tinggal kemauan warga untuk merawatnya hingga panen,” ujar Opik sapaan akrab Asep Taufik Rohman.
Namun, aset produksi saja tidak cukup tanpa legalitas hukum. Itulah sebabnya, lewat kolaborasi dengan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kuningan, diserahkan pula 100 sertifikat tanah bagi pembudidaya ikan di Desa Kutamandarakan, Kutaraja, Jalatrang, dan Cibingbin. Kepastian hukum atas lahan ini diharapkan menjadi “kunci” bagi warga untuk mengakses permodalan ke perbankan jika ingin memperluas usahanya kelak.
Sementara, Dian Rachmat Yanuar tampaknya memiliki visi lebih jauh. Ia tidak ingin hasil lele dan telur dari desa-desa di Cimahi ini kebingungan mencari pasar. Ia mendorong agar produksi lokal ini diserap oleh program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi prioritas pusat.
“Kuningan harus bangkit dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Jika lele dan telurnya sudah diproduksi di desa, maka program makan bergizi harus menyerap hasil dari sini. Ini yang namanya nilai tambah ekonomi desa,” ujar Dian disambut tepuk tangan warga.
Bupati juga mengakui bahwa hambatan utama ekonomi di wilayah timur tetaplah infrastruktur. Ia pun menjanjikan perbaikan jalan di Cimahi dan sekitarnya akan terus dilanjutkan untuk memperlancar distribusi hasil pangan warga ke pusat kota maupun luar daerah.
Bagi warga Cimulya, bantuan ini adalah harapan baru di penghujung tahun. Kepala Desa Cimulya, Gilar, menyebut bantuan kolam lele dan ayam petelur ini sebagai suntikan semangat. Namun, tantangan sesungguhnya ada pada mindset Masyarakat apakah bantuan ini akan menjadi usaha berkelanjutan, atau sekadar proyek seremonial yang hilang setelah Bupati meninggalkan lokasi.
Di akhir tahun 2025 ini, Pemkab Kuningan tampaknya sedang bertaruh bahwa kemiskinan hanya bisa dikalahkan jika masyarakat berhenti dianggap sebagai objek bantuan, dan mulai diposisikan sebagai subjek ekonomi yang berdaulat. (ali)